Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, rampung menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/1/2026).

Ono diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi yang menjerat Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

Usai keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Ono mengaku dicecar belasan pertanyaan oleh penyidik terkait tugas dan fungsinya sebagai pimpinan partai di tingkat provinsi.

"Sekitar 15 (pertanyaan) ya. Ya seputar terkait dengan tugas-tugas (sebagai Ketua DPD PDIP)," ujar Ono kepada awak media di pelataran Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Saat disinggung mengenai materi pemeriksaan yang lebih spesifik, Ono tidak menampik bahwa penyidik sempat mendalami perihal adanya dugaan aliran uang.

"Iya ada beberapa lah yang ditanyakan. Termasuk aliran uang? Iya," ucapnya.

Namun, Ono enggan merinci dari mana sumber aliran uang yang didalami penyidik tersebut, apakah berasal dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDIP, Nyumarno atau langsung dari tersangka Ade Kuswara Kunang.

Ia meminta awak media menanyakan detail materi tersebut kepada pihak penyidik.

Ketika dipertegas apakah aliran dana tersebut mengalir ke kantong pribadi atau kas partai, Ono memberikan bantahan singkat.

"Tidak ada aliran," ucapnya.

Pemeriksaan Ono Surono menjadi sorotan karena adanya irisan latar belakang politik antara saksi dan tersangka utama.

Diketahui, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang merupakan kader PDIP.

Sebelum memeriksa Ono, penyidik KPK juga telah memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDIP, Nyumarno, pada Senin (12/1/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut, KPK menduga Nyumarno menerima aliran dana senilai Rp 600 juta dari tersangka pemberi suap bernama Sarjan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Ono hadir memenuhi panggilan sejak pukul 08.23 WIB.

Selain unsur politik, KPK pada hari yang sama juga memeriksa tujuh pejabat teknis Pemkab Bekasi, mulai dari Kepala Bidang hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dinas-dinas yang menangani proyek infrastruktur.