TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Papua Barat, Markus Waran, menegaskan bahwa PDIP konsisten mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara demokratis yang dilakukan langsung oleh rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan Markus sejalan dengan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDIP.
Menurut Markus, politik tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Karena itu, PDIP akan terus menghargai dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Demokrasi sepenuhnya ada di tangan rakyat. Pemilu harus dilakukan oleh rakyat,” ujar Markus Waran kepada wartawan di Manokwari, Kamis (15/1/2026).
Ia menilai dinamika demokrasi saat ini tidak lepas dari kepentingan berbagai partai politik. Bahkan, praktik yang mencederai demokrasi seperti politik uang kerap muncul akibat ulah elit politik.
“Kalau mau saling menyalahkan, semua partai politik punya kepentingan. Justru partai politiklah yang kadang membuat demokrasi tercemar dengan praktik money politics dan lain sebagainya,” katanya.
Markus menambahkan, masyarakat dapat menilai sendiri praktik kepemimpinan dan politik yang dijalankan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Baca juga: DPP PDI Perjuangan Segera Rekrut Struktur Baru di Papua Barat, Markus Waran: Kami Siap Bergerak
Oleh karena itu, PDIP tetap berpegang pada arahan Ketua Umum agar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Meski demikian, Markus menegaskan PDIP siap menghadapi segala mekanisme politik yang ditetapkan negara.
Namun secara prinsip, PDIP tetap konsisten mendukung pemilihan langsung oleh rakyat.
Baca juga: PDI Perjuangan Papua Barat Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila di Manokwari, Ini Harapan Markus Waran
Lebih lanjut, Markus menekankan bahwa penguatan demokrasi ke depan harus dititikberatkan pada aspek penegakan hukum.
Hukum, menurutnya, harus menjadi panglima dalam mengawal proses pemilihan agar terbebas dari praktik politik uang, penyalahgunaan birokrasi, maupun pelanggaran lainnya.
“Kalau hukum ditegakkan secara tegas, demokrasi pasti berjalan dengan baik. Tinggal bagaimana komitmen kita bersama, karena faktanya banyak juga kebocoran yang justru datang dari partai politik sendiri,” tutupnya.
