TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Pedagang di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menyuarakan beragam pandangan terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Wacana Pilkada melalui DPRD kembali mencuat setelah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar. Partai Gerindra secara tegas menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut.
Sementara itu, sejumlah partai politik lain seperti PAN dan PKB menilai gagasan tersebut layak dipertimbangkan, salah satunya dengan alasan efisiensi biaya politik yang selama ini dinilai cukup besar.
Baca juga: Nelayan Pantai Purus Padang Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung: Kami Tak Percaya DPRD
Meski demikian, respons masyarakat pun beragam.
Di Kota Padang, sebagian pedagang menyatakan sikap netral, sementara lainnya secara tegas menolak wacana tersebut.
Irvan Efendi (37), pedagang ikan di kawasan Pantai Padang, mengaku memilih bersikap netral menanggapi wacana Pilkada dipilih oleh DPRD.
“Ini sama saja. Baik dipilih DPRD maupun dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi terkait wacana ini saya netral saja,” kata Irvan Efendi kepada TribunPadang.com, Kamis (15/1/2026).
Baca juga: Polemik Pilkada Lewat DPRD, Maigus Nasir Pilih Sikap Hati-hati dan Taat Partai
Menurut Irvan, apabila wacana tersebut benar-benar diterapkan, ia menilai tidak akan merugikan siapa pun.
“Memang ada plus dan minusnya. Kalau dipilih oleh masyarakat Pilkada terbuka, sementara kalau dipilih DPRD itu kan lebih tertutup. Jadi masyarakat juga tidak terlalu sibuk,” ujarnya.
Selain itu, Irvan menilai Pilkada melalui DPRD berpotensi mengurangi pengeluaran negara.
“Kalau Pilkada dilakukan DPRD, tentu pengeluaran uang negara tidak sebanyak pemilihan langsung. Bisa lebih hemat, jadi ada juga sisi bagusnya,” jelasnya.
Baca juga: Pilkada Dipilih DPRD, Mendagri Tito Karnavian: Selama Dijalankan Secara Demokratis
Berbeda pandangan disampaikan Taswarman (64), pedagang minuman di kawasan GOR Haji Agus Salim, Padang. Ia menilai Pilkada seharusnya tetap dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
“Pemerintah tentu mengusulkan mana yang dianggap bagus. Alasan yang saya lihat di TV, pemilihan lewat DPRD karena biaya pemilihan langsung besar. Tapi yang paling bagus tetap dipilih oleh rakyat,” kata Taswarman.
Menurutnya, pemilihan langsung memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya sendiri.
“Sebagusnya memang rakyat yang memilih, supaya rakyat bisa menentukan siapa pemimpinnya. Kalau DPRD yang memilih, tentu orang-orang mereka saja yang dipilih,” tegasnya.
Taswarman berharap wacana tersebut tidak direalisasikan dan Pilkada tetap dilaksanakan seperti selama ini.
Sebelumnya, penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD juga datang dari kelompok nelayan di kawasan Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.
Ketua Kelompok Nelayan Ombak Purus, Nursyam Oyong, mengaku sangat menentang wacana tersebut. Menurutnya, gagasan Pilkada dipilih oleh DPRD tidak masuk akal karena anggota DPRD sendiri dipilih oleh masyarakat.
Baca juga: PDIP Sumbar Tolak Pilkada Lewat DPRD, Yogi Yolanda Sebut Rugikan Rakyat: Itu Kemunduran Demokrasi
“Ini Pilkada dipilih oleh DPRD? DPRD itu siapa yang memilih? Masyarakat kan. DPRD saja banyak masyarakat yang tidak suka memilihnya, apalagi mereka disuruh memilih gubernur. Jadi wacana ini tidak bisa,” kata Nursyam Oyong kepada TribunPadang.com, Kamis (17/1/2026).
Ia juga membandingkan dengan pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurutnya, kepala daerah seperti gubernur dan bupati juga memiliki rakyat yang harus diberi hak menentukan pemimpinnya.
“Kepala daerah itu punya rakyat. Kenapa harus DPRD yang memilih? Saya sebagai nelayan kecil di sini jujur tidak suka dengan kinerja DPRD, jadi saya tidak percaya kalau DPRD yang memilih kepala daerah. Seharusnya rakyat yang memilih dalam Pilkada,” tegasnya.
Nursyam menilai alasan penghematan biaya Pilkada hanya dijadikan dalih semata.
“Saya tidak setuju sedikit pun dengan wacana ini. Meski dalihnya menghemat biaya Pilkada, ini hanya akal-akalan saja. Pilkada itu dari rakyat untuk rakyat, bukan dari DPRD,” ujarnya.
Baca juga: Pilkada Tidak Langsung Dinilai Tak Bertanggung Jawab ke Rakyat, PDIP Sumbar Soroti Peran DPRD
Ia bahkan menyebut, meski tidak mengenyam pendidikan tinggi, arah dari wacana tersebut sudah bisa dipahaminya.
“Saya nelayan, tidak sekolah. Tapi soal ini otak saya paham. Ini pasti akal-akalan. Karena itu kami minta Pilkada tetap dipilih oleh rakyat,” katanya.
Penolakan serupa juga disampaikan nelayan lainnya, Masrianto (42). Ia menilai DPRD sarat dengan kepentingan politik sehingga tidak layak diberi kewenangan memilih kepala daerah.
“Kalau DPRD yang memilih, tentu mereka ingin yang menang itu orang mereka sendiri. Orang partai mereka saja yang dipilih,” ujar Masrianto.
Menurutnya, Pilkada merupakan pesta demokrasi yang menjadi hak masyarakat.
“Kalau pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan wali kota, serahkanlah kepada masyarakat. Karena yang memilih itu warga dan rakyatnya, bukan DPRD,” jelasnya.
Masrianto juga menilai pemilihan melalui DPRD berpotensi sarat kepentingan personal maupun keluarga.
“Kalau lewat DPRD, nanti bisa saja yang dipilih itu anaknya atau keluarganya. Jadi wacana ini tidak cocok,” katanya.
Meski mengaku tidak dirugikan secara pribadi, Masrianto menilai hak masyarakat akan terampas jika wacana tersebut diterapkan.
Baca juga: Golkar Sumbar Ikuti DPP soal Wacana Pilkada Tak Langsung, Khairunnas: Masih Perlu Kajian
“Saya tetap melaut seperti biasa. Saat Pilkada orang itu kenal kita, setelah itu tidak. Tapi kalau ini dilakukan, hak masyarakat yang dihilangkan,” ujarnya.
Oleh karena itu, para pedagang dan nelayan berharap wacana Pilkada melalui DPRD tidak direalisasikan, sehingga pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat seperti selama ini. (TribunPadang.com/Muhammad Afdal Afrianto)
