BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Perdebatan soal mekanisme pemilihan kepala daerah mengemuka dalam program B-Talk People yang tayang di Kanal Youtube Banjarmasin Post News Video, Kamis (15/1/2026).
Di tengah perbedaan sikap antara PDI Perjuangan yang menolak pilkada melalui DPRD dan PKB yang mendorong evaluasi pilkada langsung, Partai Nasdem Kalimantan Selatan menegaskan sikap terbuka terhadap seluruh opsi, baik pemilihan langsung maupun tidak langsung.
Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPW Partai Nasdem Kalsel, Muhammad Zaini mengatakan, pihaknya tidak ingin terjebak pada dikotomi langsung atau tidak langsung.
Menurutnya, hal terpenting adalah membenahi kualitas demokrasi dan menekan biaya politik yang selama ini membebani sistem pemilihan.
Baca juga: PKB Kalsel: Pilkada Langsung Sarat Biaya dan Kepentingan Oligarki
“Nasdem tidak menutup diri, mau pemilihan itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Yang penting ada kajian-kajian yang komprehensif untuk membenahi semua persoalan,” ujarnya dalam B-Talk People bertajuk “Pilkada Kembali Dipilih DPRD, Demokratis?”.
Zaini menyebutkan, secara konstitusional, pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga dimungkinkan. Namun, menurutnya, perdebatan tidak boleh berhenti pada soal konstitusionalitas semata.
“Korwil kami yang juga Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa pemilihan lewat DPRD itu konstitusional. Tapi poinnya bukan hanya itu,” katanya.
Nasdem, lanjut Zaini, justru menyoroti persoalan mendasar seperti maraknya politik uang dan kampanye hitam yang masih kuat dalam setiap kontestasi.
“Yang paling penting itu bagaimana kita meminimalisir black campaign dan money politic,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang digelar Nasdem Kalsel, tingkat penerimaan politik uang di masyarakat masih sangat tinggi.
“Dari pemaparan akademisi dalam FGD kami, sekitar 82 persen masyarakat Kalsel masih bersifat transaksional,” katanya.
Menurut Zaini, kondisi tersebut membuat biaya politik dalam pilkada langsung menjadi sangat besar. Ia sependapat bahwa dominasi oligarki sulit dihindari jika sistem yang ada tidak dibenahi.
“Oligarki itu bisa sangat berkuasa dalam pemilihan langsung. Karena itu perlu ada terobosan,” ujarnya.
Nasdem, kata Zaini, mendorong modernisasi sistem pemilihan sebagai salah satu solusi untuk menekan biaya politik. Ia menilai demokrasi Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Kita hidup di era 4.0. Pemilihan itu seharusnya bisa lebih modern. Kenapa tidak dipikirkan pemilihan berbasis digital?” katanya.
Menurutnya, modernisasi bisa diterapkan baik dalam sistem pemilihan langsung maupun tidak langsung, selama melalui kajian yang matang.
“Mau digital langsung atau digital melalui DPRD, itu semua bisa dikaji. Yang penting biayanya bisa ditekan dan kualitas demokrasi meningkat,” ujarnya.
Baca juga: PDIP Kalsel: Pilkada Lewat DPRD Kemunduran dari Konstitusi dan Reformasi
Selain soal biaya, Zaini juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih akibat persoalan akses ke TPS.
“Harus dipikirkan juga bagaimana akses warga ke TPS. Bisa jadi yang datang memilih hanya sekitar 50 persen,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan tersebut akan semakin relevan mengingat pada Pemilu 2029 mendatang, mayoritas pemilih berasal dari generasi Z yang sangat lekat dengan dunia digital.
“Di 2029 nanti, rata-rata pemilih kita adalah Gen Z. Demokrasi kita harus siap dengan perubahan itu,” ujarnya.
Berikut perbincangan Btalk People yang tayang di Kanal Youtube Banjarmasin Post News Video, Kamis (15/1/2026) :
(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)
