TRIBUN-MEDAN.com, LUBUKPAKAM - Bupati Deliserdang, dr Asri Ludin Tambunan memberi target besar kepada PT Bhineka Perkasa Jaya sebagai BUMD Pemkab.
Setelah mencopot Direktur Utama, Taufik Ismail akhir tahun lalu kini target baru diberikan kepada Direktur Utama yang baru, Deny Reza. Disebut, perusahaan harus kembali pada tujuan awal pendiriannya, yakni mengelola dan membangun perumahan subsidi bagi masyarakat.
Deny Reza yang diwawancarai mengenai target ini menganggap target yang diberikan Bupati adalah hal yang positif. Dia menganggap tidak ada yang tidak mungkin selagi pihaknya berusaha. Saat ini tinggal lahan untuk perumahan saja yang belum ada dan masih dicari.
"Yang jelas tahun ini bakal kita realisasikan. Harus perumahan subsidi. Kalau ditanya target ini nggak berat tapi ya nggak ringan juga. Saya juga ada basic di perumahan (basic bisnis)," ujar Deny Reza, Kamis (15/1/2026).
Reza yang awalnya menjabat Komisaris dan belum genap sebulan diangkat jadi Direktur Utama merasa kalau bisnis properti ini modalnya tidak begitu besar. Karena itu belum membutuhkan penyertaan modal dari Pemkab. Ketika sudah ada akad maka nanti akan ada pihak perbankan yang juga akan membantu.
Baca juga: Bupati: BUMD Bhineka Perkasa Jaya Harus Dikelola Secara Profesional
"Kalau sudah ada rumah contoh nanti perbankan membantu. Yang jelas BUMD harus bisa bermanfaat untuk masyarakat Deliserdang," kata Reza.
Target disampaikan Bupati dr Asri kepada pihak BUMD saat memimpin rapat bersama jajaran Direksi dan Komisaris BUMD PT Bhineka Perkasa Jaya di kawasan Kolam Renang Deliserdang, Lubuk Pakam, Selasa (13/1/2026).
dr Asri mengingatkan bahwa perusahaan yang dibentuk pada masa kepemimpinan Bupati Ashari Tambunan ini memiliki aktivitas atau fokus utama (core bisnis) yakni pada pengembangan perumahan rakyat di atas lahan-lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) khususnya kawasan PTPN I.
Disebutnya, kolam renang, gedung Convention Grha Bhineka Perkasa Jaya, dan usaha kuliner hanyalah usaha sampingan, bukan fokus utama.
"Fokus utamanya adalah perumahan subsidi," ujar dr Asri.
Selama ini arah pengelolaan perusahaan daerah tersebut menyimpang dari tujuan awal, karena lebih terfokus pada pengelolaan fasilitas rekreasi. Untuk itu, Bupati juga menekankan, BUMD Bhineka Perkasa Jaya harus dikelola secara profesional layaknya perusahaan swasta, bukan seperti perangkat daerah.
"BUMD ini perusahaan, bukan dinas. Hidupnya dari usaha, bukan dari kucuran dana pemerintah daerah," kata Bupati.
Disampaikan juga manajemen seharusnya tidak lagi bergantung pada penyertaan modal dari pemerintah daerah, namun harus mampu memaksimalkan aset yang telah disediakan. Pemerintah daerah telah menginvestasikan aset dan infrastruktur dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Oleh karena itu, tugas manajemen adalah mengelola dan mengembangkan usaha tersebut secara optimal.
"Kalau mau bangun usaha seperti ini dari nol, perlu modal besar. Sekarang semuanya sudah tersedia, tinggal dijalankan," katanya.
Pada saat itu Bupati juga ikut menekankan akan melakukan evaluasi tegas terhadap jajaran direksi bila tidak ada perubahan signifikan dalam pengelolaan perusahaan. Bupati telah memberi waktu sekitar 10 bulan kepada direktur sebelumnya untuk melakukan pembenahan, namun hasilnya belum memadai.
"Saya tidak mau berlama-lama kalau tidak ada perubahan. Kalau tidak bisa bekerja sama dan tidak sejalan dengan visi perusahaan, tentu akan dievaluasi," tegasnya.
