SURYA.CO.ID, SURABAYA – Program Sekolah Rakyat (SR) yang telah berjalan lebih dari satu semester di Jawa Timur dinilai memiliki potensi besar dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
Namun demikian, tingkat keberhasilan program tersebut belum bisa diukur dalam waktu singkat.
Hal itu disampaikan oleh Dr. Achmad Hidayatullah, S.Pd., M.Pd., Ph.D, Dekan Fakultas Pendidikan, Komunikasi, dan Sains (FPKS) Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura).
Menurut Dayat, sapaannya, pelaksanaan SR di Jawa Timur sejauh ini telah berjalan sesuai rencana.
Baca juga: Hadiri Bimtek Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat se-Jatim, Mensos Gus Ipul: Satukan Tekad Bimbing Siswa
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki standar yang memadai untuk menguji efektivitas dan keberhasilan program tersebut.
“Sekolah Rakyat memang sudah berjalan di Jawa Timur, tetapi tingkat keberhasilannya tidak bisa diukur saat ini. Pemerintah masih memerlukan standar evaluasi yang jelas. Kita perlu memberi ruang dan waktu karena efektivitas pendidikan tidak bisa diputuskan dalam waktu singkat,” ujarnya.
Ia menilai SR memiliki potensi strategis untuk menjamin akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat akar rumput.
Meski begitu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kritik publik yang mengkhawatirkan SR hanya menjadi perpanjangan program bantuan sosial.
“Supaya Sekolah Rakyat benar-benar berkualitas, pengelolaannya perlu dikembalikan ke Kementerian Pendidikan. Evaluasinya juga harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan perguruan tinggi tidak hanya penting dalam penguatan pembelajaran, tetapi juga dalam proses evaluasi SR.
Menurutnya, pemerintah perlu menggandeng perguruan tinggi, khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sebagai mitra independen dalam melakukan evaluasi berbasis riset.
Ia juga menyoroti pentingnya kepastian karier bagi guru Sekolah Rakyat.
Menurutnya, misi mulia Presiden dalam menghadirkan SR bisa tereduksi apabila kualitas pelaksanaan, kurikulum, dan tenaga pendidik tidak dikelola secara layak.
“Jangan sampai misi suci Sekolah Rakyat terganggu karena persoalan kurikulum dan guru. Kurikulum tetap harus berada di bawah kewenangan kementerian pendidikan,” tambahnya.
Terkait rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur menambah delapan Sekolah Rakyat baru, alumnus University of Szeged, Hungaria ini menilai langkah tersebut sah-sah saja.
Namun, ia menekankan, kuantitas tidak boleh mengorbankan kualitas.
“Menambah Sekolah Rakyat tidak masalah. Tapi yang harus dicatat, kualitasnya wajib dipastikan. Pemerintah juga jangan melupakan sekolah umum yang sudah ada, karena banyak sekolah negeri yang masih membutuhkan perhatian serius untuk menjamin kualitasnya,” jelasnya.
Untuk memastikan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas SR tidak tertinggal dari sekolah negeri umum, ia menekankan pentingnya standarisasi guru.
Ia merujuk pada pemikiran Eric De Corte (2003) yang menyatakan bahwa cara berpikir dan kompetensi siswa sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi guru dan siswa di kelas.
Selain itu, riset Hidayatullah dan Csikos (2023) menunjukkan aspek emosional dan kreativitas siswa didorong oleh sistem keyakinan (beliefs) yang dibentuk guru.
“Pemerintah perlu memastikan guru Sekolah Rakyat adalah mereka yang sudah memiliki sertifikat PPG. Selain itu, infrastruktur dan sistem evaluasi harus tertata dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Melalui kerja sama tersebut, SR dapat dikembangkan sebagai laboratory school untuk penerapan teknologi pembelajaran dan asesmen autentik.
Mengenai integrasi kurikulum SR dengan kebutuhan pasar kerja lokal di Jawa Timur, dikatakannya rumusan kurikulum harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Ia mengutip pemikiran Ivan Illich (1971) yang menekankan bahwa sekolah alternatif perlu didekatkan kepada rakyat agar tidak menjadi instrumen yang justru melanggengkan ketimpangan sosial.
“Kurikulum Sekolah Rakyat sebaiknya dirancang agar relevan dengan kehidupan dan kebutuhan rakyat, bukan sekadar meniru model pendidikan formal yang berjarak dengan realitas sosial,” pungkasnya.
