SURYA.CO.ID, JEMBER - Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur hingga 31 Desember 2025 kisaran Rp 56,3 miliar.
Bupati Jember, Muhammad Fawait mengatakan capaian tersebut setara 67,82 persen. Sebab target PBB di perkotaan dan pedesaan tahun lalu Rp 83 miliar.
Dia mengatakan tunggakan terbanyak masih ada di pedesaan. Kata dia, mungkin hal itu karena komunikasi dengan kepala desa selama ini terkesan masih kurang baik.
Baca juga: Jember Selatan Siaga, 76 Rumah Di Desa Ampel Masih Terendam Banjir Luapan Kali Clutak
"Ke depan kami ingin bersinergi. Bahkan kami sudah bertemu di akhir Desember kemarin dengan para kepala desa,” ujarnya, Sabtu (17/1/2025).
Menurutnya, diperlukan pendekatan humanis dengan para kepala desa, guna mengoptimalkan pendapatan PBB di kawasan perdesaan.
"Hari ini pembangunan di Kabupaten Jember bisa dilihat tidak hanya bertumbuh di kota. Perbaikan infrastruktur kita tersebar sampai ke desa-desa termasuk pelayanan publik,” kata pria yang akrab disapa Gus Fawait ini.
Melalui optimalisasi pungutan PBB, Fawait yakin langkah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Jember tanpa harus menaikan pajak.
"Kami berkomitmen tidak menjadikan kenaikan nominal pajak dan retribusi sebagai cara untuk mendongkrak PAD Kabupaten Jember. Kenaikan PAD tidak boleh membebani masyarakat," ulasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adi Wijaya mengaku, akan berkoordinasi dengan pemerintah desa supaya memaksimalkan capaian PBB.
“Caranya adalah membagi hasil pajak dan retribusi daerah berdasarkan persentase capaian target,” tambahnya.
Adi menilai, strategi ini akan semakin efektif agar perangkat desa bersemangat melakukan pungutan PBB.
Sebab semakin besar yang berhasil ditagih, peluang memperoleh bagi hasil lebih tinggi.
“Saya anggap ini punishment dan reward, Saat kita memberikan penghargaan melalui kenaikan bagi hasil. Otomatis yang persentase targetnya kecil, anggarannya juga akan lebih kecil," tuturnya.
