TRIBUNJATENG.COM - Bencana banjir yang merendam wilayah Muria Raya yakni Pati, Kudus, Jepara, menimbulkan kerugian material bagi para korban.

Mustakim, warga Desa Kasiyan Pati mengatakan bahwa seluruh ruangan di rumahnya sudah kebanjiran. Akibatnya, beberapa perabotannya rusak akibat lapuk.

“Di dalam rumah ketinggian air sampai sepinggang. Barang-barang yang masih bisa diselamatkan saya amankan ke tempat agak tinggi,” tutur dia.

Dia juga menceritakan, sebelum jalan ditutup, kondisi banjir di rumahnya diperparah oleh kendaraan besar yang nekat menerjang banjir.

Baca juga: Kebakaran Pabrik di Nalumsari Jepara Diduga Terjadi karena Sambaran Petir, Kerugian Capai Rp5 Miliar

Baca juga: Persiku Kudus Ingin Rasakan Kemenangan Dua Kali Berturut-turut

Truk-truk yang melintasi depan rumahnya, apalagi tanpa mengurangi kecepatan, menyebabkan gelombang air masuk ke dalam rumahnya.

Penutupan jalan juga terjadi di wilayah Dukuh Jatisobo, Desa Gempolsari, Kecamatan Gabus.

Jalan penghubung menuju wilayah Kecamatan Winong dipasangi peringatan agar pengendara tidak melintas lantaran banjir cukup tinggi.

Bupati Pati, Sudewo, menyampaikan, total ada 136 desa di 12 Kecamatan di Kabupaten Pati yang mengalami banjir. "Lebih dari 70 ribu orang terdampak dan 2 orang meninggal dunia karena hanyut," kata dia.

Status tanggap darurat bencana sudah ditetapkan pada tanggal 10-24 Januari 2026. Banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi hingga saat ini dan pendangkalan sungai.

BNPB Tak Bedakan Penanganan

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan pemerintah tidak membeda-bedakan satu daerah dengan daerah yang lain, termasuk dalam penanggulangan bencana.

Begitu terjadi bencana, pihaknya langsung turun ke lokasi.

"Masyarakat yang terdampak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapat bantuan, mendapat perhatian apalagi ketika terjadi bencana," tegas dia di sela-sela memberikan bantuan dan meninjau penanganan bencana Pati. 

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNPB melakukan dialog bersama masyarakat terdampak bencana. Mereka tidak ada yang mengeluhkan kebutuhan dasar.

"Artinya, kebutuhan dasar terjamin, tetapi mereka meminta normalisasi Sungai Juwana supaya bencana serupa tidak terjadi di kemudian hari," kata dia.

Menanggapi permintaan normalisasi sungai tersebut, Kepala BNPB menyatakan akan berkoordinasi dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudarto.

Normalisasi Sungai Juwana menjadi program yang perlu digarisbawahi. 

Suharyanto juga menegaskan, pemerintah merespons cepat setiap bencana yang terjadi. Menurutnya, bencana banjir di Jawa Tengah yang hampir selalu terjadi tiap tahun lantaran daya dukung lingkungan sudah berubah.

Akibatnya, bencana tidak bisa dihindari. Namun, kata dia, pemerintah selalu mengupayakan upaya perbaikan terbaik. 

Modifikasi Cuaca Dilakukan

Solusi atas permasalahan mendasar dari banjir di Kudus, seperti normalisasi Sungai Juwana, akan menjadi upaya jangka menengah dan jangka panjangnya.  Untuk solusi jangka pendek, operasi modifikasi cuaca sudah dilakukan. 

"Nah, untuk Jawa Tengah, atas arahan dari BMKG kita lakukan (modifikasi cuaca). Dari sejak kemarin sampai sekarang ini ada satu pesawat yang terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca," ungkap dia. 

Modifikasi cuaca diharapkan mampu mengurangi curah hujan yang turun secara signifikan. Metode ini membuat debit air hujan berkurang, sehingga banjir juga tidak makin bertambah besar. 

Kepala BNPB meyakinkan, kebutuhan dasar pengungsi akan dipenuhi dengan baik. Bantuan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan dasar makan, minum, pakaian, tempat tinggal sementara, alat pembersih, kebutuhan pakaian dan sebagainya, bakal disediakan.

"Kalau memang nanti pemerintah kabupaten mengeluarkan anggaran dan itu anggarannya memang tidak bisa (mencukupi), itu bisa sistem reimburs diajukan pemerintah pusat lewat BNPB," kata Suharyanto. 

Di Kudus, usai berdialog dengan para pengungsi, Kepala BNPB melakukan rapat koordinasi yang dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris, dan jajaran Forkompimda Kabupaten Kudus.

8 Rumah Rusak di Desa Tempur Jepara

Di Desa Tempur,  ada delapan rumah yang rusak, 13 KK yang terdampak langsung karena rumahnya rusak, dua yang sakit, dan tidak ada yang meninggal dunia.

"Tolong ya, meskipun sulit, ini sudah SOP itu, kalau sudah terjadi bencana, apalagi rumahnya tadi sudah kena batu, itu mau tidak mau, suka tidak suka (harus) direlokasi," kata Suharyanto. 

Relokasi itu ada dua, yakni relokasi yang ditentukan oleh pemerintah atau relokasi mandiri oleh warga terdampak dengan bantuan pemerintah. Ia pun meminta agar lahan untuk relokasi segera disiapkan dan nanti BNPB yang akan membangun rumahnya.

"Jadi aparat pemerintah ya salah satu tugasnya itu, melayani masyarakat. Tolong dicarikan betul (relokasinya), Pak," pesan dia kepada Wakil Bupati Jepara yang mendampingi.

Ia juga mengingatkan, pemerintah daerah memiliki anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran tersebut salah salah satu bisa digunakan untuk menangani bencana. "Kekurangannya, silakan diajukan kepada pemerintah pusat lewat BNPB melalui mekanisme reimburse," ungkap dia.

Suharyanto juga menegaskan, akses transportasi harus segera dipulihkan. "Akibat banjir dan tanah longsor ini, (jalan) tidak ditembus dalam waktu cepat," kata dia. Padahal, ada 3500 KK yang bergantung pada akses jalan tersebut. 

Selain mengecek lokasi terdampak bencana, berdialog, dan memberikan bantuan kepada warga terdampak, Suharyanto juga menggelar rapat koordinasi di lokasi yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, serta jajaran Forkompimda Kabupaten Jepara.  (*)