TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG-Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara hingga kini masih belum mampu mandiri pangan, khususnya komoditas strategis seperti beras, sehingga produksi pangan lokal baru mampu memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPPP) Tana Tidung, Rudi, mengatakan produksi beras daerah masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan riil masyarakat.

“Kita berbicara program di dinas pertanian sebagai leading sektor masalah pangan, memang kita kan belum mandiri pangan. Produksi beras lokal paling banyak baru bisa memenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan,” kata Rudi kepada TribunKaltara.com, Sabtu (17/1/2026).

Selain beras, Rudi menyampaikan kebutuhan telur di Kabupaten Tana Tidung juga belum sepenuhnya terpenuhi dari produksi lokal.

Baca juga: Mayoritas Petani di KTT Tua, Regenerasi Petani Milenial Jadi Tantangan Besar Bagi Pertanian Modern

“Kebutuhan telur baru terpenuhi sekitar 40 persen, walaupun sekarang sudah banyak peternak lokal,” ujarnya.

Untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi, DPPP memaksimalkan produksi lokal dan mengombinasikannya dengan pasokan dari luar daerah.

“Kami memaksimalkan produksi lokal dulu, kemudian di bidang pangan juga turut mengawasi bagaimana ketersediaan pangan. Jadi produksi lokal ditambah pasokan dari luar bisa memenuhi sampai sejauh mana kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Rudi menyebutkan, jika terjadi gangguan pasokan atau ketidakseimbangan supply dan demand, pihaknya akan berkoordinasi lintas sektor.

“Kalau ada gangguan ketersediaan, kita koordinasi dengan Perindagkop dan Dishub karena akses transportasi darat dan laut sangat mempengaruhi harga,” sebutnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan, DPPP secara rutin menggelar Gerakan Pangan Murah.

“Kita ada gerakan pangan murah ke kecamatan-kecamatan, menyediakan beras premium dan medium, bawang, gula, telur, dan minyak. Semua kita subsidi agar masyarakat terjangkau,” beber Rudi.

Program tersebut dijalankan secara kolaboratif bersama Bulog, agen penjual, dan OPD terkait.

“Gerakan pangan murah ini juga kita laksanakan dengan kolaborasi lintas sektor mulai dari Bulog, kemudian agen-agen penjual sehingga ada pemberdayaan pelaku usaha juga,” ujarnya.

Rudi menegaskan, pengawasan ketersediaan pangan tidak hanya dilakukan pada momen tertentu.

“Di luar Natal, tahun baru, dan lebaran, kita tetap memonitor lewat sistem yang dilaporkan ke pusat, ke Badan Pangan Nasional,” jelasnya.

Untuk beras, pemerintah pusat juga menyalurkan cadangan pangan secara rutin.

“Tiap bulan Badan Pangan Nasional mendistribusikan sekitar 15 ton beras ke desa-desa. Keluarga miskin dapat 10 kilogram per bulan. Jadi sebenarnya ketersediaan beras sudah ter-cover,” katanya.

Namun, keterbatasan lahan menjadi faktor utama Tana Tidung sulit mencapai swasembada beras.

“Swasembada itu butuh lahan luas, sementara sebagian besar wilayah KTT adalah kawasan hutan yang terkendala legalitas,” pungkas Rudi.

(*)

Penulis : Rismayanti