- Anggota DPR turut bereaksi soal kabar anggota Polda Aceh, Bripda Muhammad Rio yang melakukan desersi dan gabung menjadi tentara bayaran Rusia.
Tindakan Rio dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap disiplin dan komitmen sebagai aparat negara.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyayangkan tindakan yang dilakukan Rio.
Selain menjadi pelanggaran serius, tindakan Rio juga dinilai membawa konsekuensi hukum dan diplomatik bagi Indonesia.
“Kasus desersi yang dilakukan oleh salah satu personel Brimob Polda Aceh hingga bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia merupakan hal yang sangat disayangkan. Tindakan tersebut jelas melanggar disiplin dan komitmen sebagai aparat negara, sekaligus menimbulkan konsekuensi serius baik dari sisi hukum maupun diplomasi,” kata Dave kepada wartawan, Sabtu (17/1/2026).
Dirinya lantas mendukung upaya Polri yang memberikan sanksi kepada Bripda Rio.
Sanski tersebut berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Menurutnya, langkah tersebut sudah tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Polri telah mengambil langkah tegas dengan pemberhentian tidak dengan hormat, dan langkah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Namun demikian, Dave mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Menurutnya, keterlibatan warga negara Indonesia dalam militer asing, terlebih di tengah konflik bersenjata, berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak sejalan dengan sikap resmi pemerintah.
Pasalnya, Indonesia selama ini mengedepankan penyelesaian konflik internasional secara damai.
“Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang berarti tidak berpihak pada blok manapun dan selalu mengedepankan penyelesaian damai dalam setiap konflik internasional,” ucap Dave.
Terkait kemungkinan pencabutan kewarganegaraan, Dave menyebut langkah tersebut memang diatur dalam undang-undang.
Meski demikian, keputusan tersebut tidak bisa diambil secara tergesa-gesa.
Dave menekankan, pemerintah perlu memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan, transparan, serta tetap menghormati hak-hak dasar warga negara.
