Sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/1/2026) di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
Sekolah Rakyat itu tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Hingga saat ini tercatat keseluruhan Sekolah Rakyat menampung 15.954 siswa, 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan.
Hal ini sebagai bagian komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin, 12 Januari 2026, saya meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia," ujar Prabowo saat peresmian.
Prabowo dalam sambutannya menegaskan kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan fisik sekolah, melainkan bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat kecil.
Prabowo mengaku terharu ketika melihat langsung kondisi para siswa yang kini bisa mengenyam pendidikan secara layak.
Menurutnya, program ini menjadi langkah awal menuju pemerataan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Ke depan, Prabowo menargetkan akan berdiri 500 sekolah rakyat dengan daya tampung tiap sekolah 1.000 siswa.
"Saya percaya di ujungnya kita akan capai target kita 500 (titik), dan tiap sekolah nanti ujungnya, sasaran kita adalah tiap sekolah adalah 1000 murid," ujar Prabowo.
Prabowo mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang bekerja mewujudkan langkah terobosan yang berani.
"Sulit saya tahan air mata juga, sama dengan Mensos. Kita terharu kita keluar air mata karena apa? Karena bangga, karena bahagia melihat anak-anak kita. Dan kita tergerak, teringat, kenapa kita teringat? Bayangkan, kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani," ungkap Prabowo.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu.
Sekolah Rakyat tersebar di Sumatra 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 7 lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku 7 lokasi, dan Papua 6 lokasi.
Gus Ipul mengungkapkan Sekolah Rakyat adalah model pengentasan kemiskinan terpadu dari Presiden.
"Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Anaknya lulus, orang tuanya naik kelas. Ini dua-duanya ini. Makanya pendekatannya pengentasan kemiskinan," jelas Gus Ipul, Minggu (11/1/2026).
Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat menjadi salah satu rumah yang di dalamnya ada program prioritas lain yakni Program Tiga Juta Rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
"Rumahnya nanti akan dibantu, orang tuanya jadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, dapat bantuan sosial lengkap sesuai dengan periode tertentu, dapat PBI JKN, dapat makan bergizi dan cek kesehatan," ucap Gus Ipul.
Sementara itu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo menyebut program ini sebagai upaya strategis membangun sumber daya manusia unggul sejak dini.
“Sekolah Rakyat adalah investasi bangsa. Kita sedang menyiapkan generasi masa depan agar Indonesia lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing,” katanya dalam keterangan, Sabtu (17/1/2026).
Sementara itu Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Arcandra Muhammad Akbar mengapresiasi langkah Kementerian Sosial dalam mengakselerasi sekolah rakyat.
Menurutnya, Kemensos telah berhasil menerjemahkan gagasan Presiden Prabowo Subianto melalui sekolah rakyat.
Adapun Tiga mandat utama Presiden yaitu pemutakhiran DTSEN, penyaluran bansos, dan program sekolah rakyat dapat berjalan secara berkesinambungan.
"Ini adalah hal luar biasa yang dilakukan oleh Mensos dan Wamensos, yaitu menerjemahkan dan mengimplementasikan gagasan presiden sesuai Asta Cita, semoga program-program ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa berkolaborasi," katanya saat audiensi jajaran kepala daerah dari Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Sosial, Kamis (15/1/2026).
Program Sekolah Rakyat juga mendapat apresiasi dari daerah.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menilai kehadiran Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan gratis bagi keluarga miskin yang selama ini mengalami keterbatasan.
“Program ini penting, apalagi ini salah satu cara memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, kami sebagai pemerintah Kota Palangka Raya akan selalu sinergi dan dukung Program Pemerintah Pusat," ungkapnya, Rabu (14/1/2026), dikutip dari laman Pemkot Palangka Raya.