TRIBUNNEWS.COM – Para pemimpin Eropa menanggapi pengumuman Presiden AS Donald Trump yang akan menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang pekan lalu mengerahkan pasukan ke Greenland.
Dilansir ABC News, Trump mengatakan pada Sabtu (17/1/2026) bahwa tarif 10 persen akan dikenakan pada semua barang yang dikirim ke AS dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia.
Trump menyebut, tarif baru tersebut, mulai berlaku pada 1 Februari dan akan meningkat menjadi 25 persen pada 1 Juni.
Menurut Trump, kebijakan itu akan tetap berlaku sampai AS mampu membeli Greenland.
Greenland merupakan wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark.
Trump pertama kali mengangkat wacana untuk mengakuisisi pulau kaya mineral tersebut pada masa jabatan pertamanya.
Para politisi Denmark dan Greenland berulang kali menolak usulan tersebut.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Sabtu mengatakan bahwa anggota blok itu akan menghadapi tekanan dari Trump sebagai satu kesatuan.
“Kami secara konsisten menggarisbawahi kepentingan transatlantik bersama kami dalam perdamaian dan keamanan di Arktik, termasuk melalui NATO,” tulisnya dalam unggahan di X.
“Latihan Denmark yang telah dikoordinasikan sebelumnya, yang dilakukan bersama sekutu, menanggapi kebutuhan untuk memperkuat keamanan Arktik dan tidak menimbulkan ancaman bagi siapa pun.”
“Tarif akan merusak hubungan transatlantik dan berisiko memicu spiral penurunan yang berbahaya. Eropa akan tetap bersatu, terkoordinasi, dan berkomitmen untuk menegakkan kedaulatannya,” kata von der Leyen.
Baca juga: Halangi Trump Akuisisi Greenland, 8 Negara Uni Eropa Diancam Sanksi Tarif
Kaja Kallas, kepala urusan luar negeri Uni Eropa, juga menyatakan dalam unggahan di X bahwa meningkatnya ketegangan antara AS dan sekutu-sekutu Eropanya justru menguntungkan Moskow dan Beijing.
“China dan Rusia pasti sedang menikmati keuntungan ini,” tulisnya.
“Merekalah yang diuntungkan dari perpecahan di antara sekutu. Jika keamanan Greenland terancam, kita dapat mengatasinya di dalam NATO.”
“Tarif berisiko membuat Eropa dan Amerika Serikat semakin miskin dan merusak kemakmuran bersama kita,” lanjut Kallas.
Ia menyiratkan bahwa kegaduhan tersebut, mengalihkan perhatian dari upaya sekutu untuk mendukung Ukraina melawan invasi skala penuh Rusia yang masih berlangsung.
Penolakan Uni Eropa terhadap Trump muncul bersamaan dengan kritik dari para pemimpin nasional.
“Prancis berkomitmen pada kedaulatan dan kemerdekaan bangsa-bangsa,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam sebuah pernyataan pada Sabtu.
“Tidak ada intimidasi atau ancaman yang akan memengaruhi kita, baik di Ukraina, di Greenland, maupun di mana pun di dunia ketika kita dihadapkan pada situasi seperti itu,” tambahnya.
“Ancaman tarif tidak dapat diterima dan tidak memiliki tempat dalam konteks ini. Eropa akan menanggapinya secara bersatu dan terkoordinasi jika hal itu dikonfirmasi. Kita akan tahu bagaimana menegakkan kedaulatan Eropa,” kata Macron.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan, “Menerapkan tarif pada sekutu demi mengejar keamanan kolektif sekutu NATO sepenuhnya salah.”
“Posisi kami mengenai Greenland sangat jelas: Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark dan masa depannya adalah urusan antara warga Greenland dan Denmark,” ujarnya.
Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan diskusi sedang berlangsung di antara negara-negara terdampak untuk membangun respons yang terkoordinasi.
“Kami tidak akan membiarkan diri kami diintimidasi. Hanya Denmark dan Greenland yang memutuskan masalah yang menyangkut Denmark dan Greenland,” katanya.
Trump berulang kali menyatakan kedaulatan AS atas pulau terbesar di dunia itu diperlukan untuk memastikan keamanan Amerika dan mengurangi pengaruh China dan Rusia di wilayah Arktik.
Baca juga: Warga AS Kompak Tolak Ambisi Trump Caplok Greenland, Khawatir Perang Baru Pecah
“Ini adalah situasi yang sangat berbahaya bagi keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup planet kita. Negara-negara ini, yang memainkan permainan yang sangat berbahaya ini, telah menempatkan tingkat risiko yang tidak dapat diterima atau berkelanjutan,” tulis Trump di media sosial pada Sabtu, merujuk pada pengerahan kontingen kecil pasukan oleh sekutu Eropa.
“Hanya Amerika Serikat, di bawah PRESIDEN DONALD J. TRUMP, yang dapat bermain dalam permainan ini, dan dengan sangat sukses!” tulisnya.
Sebagai bagian dari Kerajaan Denmark, Greenland tercakup dalam klausul pertahanan kolektif NATO.
Greenland menjadi tuan rumah Pangkalan Luar Angkasa Pituffik milik AS dan sekitar 150 tentara Amerika, setelah AS secara signifikan mengurangi jejak militernya dari titik tertinggi pada era Perang Dingin.
Perjanjian pertahanan tahun 1951 memberi akses militer AS ke Greenland.
Para politisi Denmark berulang kali menyatakan kesediaan bekerja sama dengan AS untuk memperluas kehadiran Amerika dan NATO di sana.
Para pejabat Denmark juga berupaya meredakan kekhawatiran tentang dugaan kerentanan Arktik.
Tahun lalu, Kopenhagen mengumumkan paket pertahanan Arktik senilai 6,5 miliar dolar AS sebagai tanggapan atas kritik AS bahwa Denmark gagal melindungi Greenland secara memadai.
Namun langkah-langkah tersebut tampaknya tidak menghalangi Trump, yang mengatakan ia akan mempertimbangkan untuk mengambil alih Greenland dengan paksa jika cara lain untuk memperoleh wilayah tersebut gagal.
Pertemuan di Washington, D.C., pekan lalu antara perwakilan AS, Denmark, dan Greenland tampaknya gagal meredakan ketegangan.
“Jelas bahwa presiden memiliki keinginan untuk menaklukkan Greenland,” kata Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen kepada wartawan setelah bertemu dengan Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Rasmussen menilai, keinginan itu “sama sekali tidak dapat diterima”.
Dalam pernyataan terpisah, Rasmussen menjelaskan bahwa tujuan pengerahan militer pekan lalu ke Greenland adalah untuk meningkatkan keamanan di Arktik.
Fokus AS yang berkelanjutan pada Greenland memicu protes di sana pada akhir pekan ini.
Massa turun ke jalan mengikuti pawai “Hentikan Trump” di ibu kota Nuuk.
Para politisi Greenland berulang kali menyatakan, tidak ingin bergabung dengan AS.
Upaya Trump juga memicu penolakan dari Kongres.
Pada Jumat (16/1/2026), sekelompok anggota DPR dan senator dari kedua partai mengunjungi Greenland dan mengatakan bahwa mereka telah melakukan percakapan dengan anggota parlemen Denmark.
Senator AS Jeanne Shaheen dan Thom Tillis, yang menjadi bagian dari delegasi tersebut, merilis pernyataan pada Sabtu yang memperingatkan bahwa ancaman tarif akan merusak hubungan AS dengan mitra-mitra Eropanya.
“Tidak ada kebutuhan, atau keinginan, untuk akuisisi yang mahal atau pengambilalihan militer yang bermusuhan atas Greenland ketika sekutu Denmark dan Greenland kita ingin bekerja sama dengan kita dalam keamanan Arktik, mineral penting, dan prioritas lainnya dalam kerangka perjanjian yang telah lama ada,” kata para anggota parlemen dalam pernyataan tersebut.
Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer mengatakan pada Sabtu bahwa Demokrat akan mengajukan undang-undang untuk memblokir tarif terhadap negara-negara yang menentang pengambilalihan Greenland.
Mengutip CNN.com, ada tiga faktor yang saling terkait yang menjadikan Greenland sebagai wilayah strategis yang sangat penting, yakni posisi geopolitiknya, kekayaan sumber daya alam, serta potensi jalur pelayaran utara di sekitarnya.
Greenland terletak di antara Amerika Serikat dan Eropa, serta berada di jalur yang dikenal sebagai celah GIUK, yakni rute maritim antara Greenland, Islandia, dan Inggris yang menghubungkan kawasan Arktik dengan Samudra Atlantik.
Lokasi ini menjadikan Greenland sangat penting dalam mengendalikan akses ke Atlantik Utara, baik untuk kepentingan perdagangan maupun keamanan.
Kekayaan sumber daya alamnya, termasuk minyak, gas, dan mineral langka, semakin menambah nilai strategis wilayah tersebut, terutama di tengah upaya China memanfaatkan dominasinya dalam industri mineral langka untuk memberikan tekanan geopolitik terhadap Amerika Serikat.
Mineral-mineral ini sangat krusial bagi perekonomian global karena digunakan untuk memproduksi berbagai teknologi, mulai dari mobil listrik dan turbin angin hingga peralatan militer.
Kekayaan mineral Greenland diperkirakan akan lebih mudah diakses seiring mencairnya es Arktik akibat krisis iklim.
Namun, proses penambangannya tetap diprediksi sulit karena medan pegunungan yang berat, keterbatasan infrastruktur, serta ketatnya peraturan lingkungan.
Pencairan es juga membuka jalur pelayaran utara untuk waktu yang lebih lama setiap tahunnya, yang berpotensi berdampak besar terhadap pola perdagangan global dan dinamika keamanan.
Trump sendiri kerap meremehkan pentingnya faktor sumber daya alam Greenland.
Kepada wartawan bulan lalu, ia mengatakan, “Kita membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional, bukan untuk mineral.”
Namun, pernyataan tersebut, bertolak belakang dengan pandangan mantan penasihat keamanan nasionalnya, Mike Waltz.
Pada Januari 2024, Waltz mengisyaratkan bahwa fokus Trump justru tertuju pada sumber daya alam.
Ia mengatakan kepada Fox News bahwa perhatian pemerintahan terhadap Greenland berkaitan dengan mineral penting dan sumber daya alam.
Seluruh dinamika ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat, China, dan Rusia kini bersaing memperebutkan pengaruh di kawasan Arktik, seiring krisis iklim mengubah lanskap geografis wilayah tersebut.
Lebih dari seperempat wilayah Rusia berada di Arktik, sehingga Rusia sejak lama memandang kawasan itu sebagai elemen vital bagi pertahanannya.
Dalam beberapa tahun terakhir, China juga semakin aktif, dengan menyebut dirinya sebagai “negara dekat Arktik” pada 2018 dan mengejar ambisi membangun jalur sutra kutub sebagai rute pelayaran alternatif di kawasan Arktik.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
