TRIBUNPADANG.COM, PASAMAN – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menjelaskan alasan pembangunan jembatan dan jalan penghubung Jorong Lanai Hilir dengan Jorong Batang Kundur, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, hingga kini belum dapat direalisasikan.

Andre menegaskan, keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran atau lambannya respons pemerintah pusat.

Menurut Andre, kendala utama pembangunan justru terletak pada proses administrasi dan perizinan di tingkat daerah yang masih berjalan, mulai dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kesiapan lahan, hingga izin pinjam pakai kawasan hutan lindung.

Baca juga: Usai Kunjungi Nenek Saudah, Andre Rosiade Serahkan 1.000 Paket Sembako di Pasaman

“Kami perlu jelaskan kepada masyarakat, keterlambatan ini bukan karena anggaran tidak ada. Dari pusat semuanya sudah siap. Namun masih ada persyaratan administrasi dan perizinan di daerah yang harus diselesaikan, seperti AMDAL, kesiapan lahan, serta izin pinjam pakai kawasan hutan,” kata Andre saat berada di Rao, Pasaman, Minggu (18/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Andre di sela kunjungannya ke rumah Nenek Saudah (67), warga yang diduga menjadi korban pengeroyokan saat menolak maraknya aktivitas tambang ilegal di lingkungannya.

Sebelumnya, rencana pembangunan jembatan dan jalan penghubung tersebut mencuat setelah viralnya aksi seorang bidan bernama Dona Lubis yang harus menyeberangi sungai demi memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. 

Peristiwa itu mendapat perhatian langsung Presiden RI Prabowo Subianto, yang kemudian menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menangani kerusakan jembatan di wilayah tersebut.

Baca juga: Antrean Solar Subsidi di Pasaman Lenyap Usai Razia Tambang Ilegal, Polisi Pastikan BBM Tepat Sasaran

Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden, Andre Rosiade bersama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi meninjau langsung lokasi jembatan pada Rabu (13/8/2025).

Rombongan berangkat dari Kota Padang dan menempuh perjalanan sekitar enam jam, termasuk dua jam menggunakan sepeda motor karena keterbatasan akses jalan.

Andre menjelaskan, dari sisi pemerintah pusat seluruh kebutuhan pembangunan jembatan gantung di Pasaman sebenarnya telah siap. 

Anggaran melalui Kementerian PU, Direktorat Jenderal Bina Marga, serta Balai Jalan Nasional telah tersedia, termasuk desain teknis jembatan yang akan menjadi akses vital penghubung Jorong Lanai Hilir dan Jorong Batang Kundur.

Baca juga: Temui Nenek Saudah di Pasaman, Andre Rosiade serta Kapolda Sumbar Pastikan Keamanan dan Proses Hukum

Bahkan, sebelumnya pembangunan jembatan tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2025.

Namun demikian, pembangunan belum dapat dimulai karena masih terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasaman yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Selain proses AMDAL yang masih berjalan, kesiapan lahan belum sepenuhnya tuntas.

Di sisi lain, lokasi jembatan berada di kawasan hutan lindung sehingga membutuhkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari pemerintah pusat.

“Kalau dari pusat, anggaran dan desain sudah siap. Tapi tahapan administrasi dan perizinan di daerah wajib diselesaikan. Ini penting agar pembangunan tidak melanggar aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Andre.

Dalam kunjungan tersebut, Andre hadir bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairuddin Simanjuntak, serta Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto.

Selain pembangunan jembatan dan jalan penghubung, Andre juga menyoroti pentingnya normalisasi Batang Sumpur yang selama puluhan tahun menjadi penyebab banjir tahunan di Kabupaten Pasaman. 

Baca juga: Andre Rosiade Tegaskan Penertiban Tambang Ilegal di Sumbar Bukan Matikan Mata Pencaharian Warga

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) dan menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk membahas dukungan anggaran serta teknis pelaksanaan bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Pasaman.

Di sektor infrastruktur dasar lainnya, Andre mendorong Pemerintah Kabupaten Pasaman agar segera mengajukan proposal pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM pascabencana. 

Menurutnya, pemerintah pusat memiliki alokasi anggaran hingga hampir Rp2 triliun yang dapat dimanfaatkan daerah selama seluruh persyaratan administrasi dipenuhi.

Sementara itu, Bupati Pasaman Welly Suhery menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Andre Rosiade terhadap pembangunan infrastruktur di daerahnya. 

Baca juga: Pesan Korban Galodo Agam saat Disapa Presiden Prabowo: Kami Berharap Nagari Salareh Aia Cepat Pulih

Ia mengakui pembangunan jembatan gantung yang dikenal masyarakat sebagai Jembatan Dona memang terkendala faktor lingkungan karena berada di kawasan hutan lindung.

“Proses AMDAL diperkirakan memakan waktu sekitar enam bulan dan paling cepat bisa rampung pada Juli 2026. Kami juga masih menyelesaikan perizinan kawasan hutan dan persoalan lainnya,” kata Welly.

Terkait normalisasi Batang Sumpur, Welly menegaskan bahwa bencana banjir di wilayah tersebut telah terjadi hampir setiap tahun selama sekitar 30 tahun terakhir dan tidak mungkin ditangani hanya dengan APBD kabupaten maupun provinsi. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai menjadi kunci percepatan penanganan. (TribunPadang.com/Muhammad Afdal Afrianto)