Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan 632 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di daerah itu agar menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

"Saya menerima laporan adanya Kejadian Luar Biasa keracunan di salah satu kabupaten yang diduga disebabkan susu kedaluwarsa. Temuan susu kedaluwarsa juga dilaporkan ada di kabupaten lainnya. Ini tidak boleh terulang," tegas Iqbal melalui Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik yang juga Kepala Dinas Kominfotik NTB di Mataram, Senin.

Gubernur menekankan evaluasi tidak hanya soal bahan pangan, tetapi harus menyeluruh terhadap seluruh aspek operasional SPPG, mulai dari kedisiplinan pelaksana, kualitas dan kemampuan juru masak, hingga proses pembelian bahan pangan. Pemeriksaan juga mencakup potensi kelalaian dalam pemilihan bahan baku, termasuk kemungkinan penggunaan bahan kedaluwarsa, serta memastikan semua tahapan berjalan sesuai standar, mulai dari pembersihan, proses memasak, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.

Selain itu, Gubernur NTB juga meminta peningkatan standar sanitasi secara serius, termasuk sterilisasi alat makan, perbaikan kualitas air yang digunakan, serta penataan alur limbah agar tidak menimbulkan kontaminasi silang.

Ia menegaskan Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota bersama perangkat daerah terkait harus melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin dan tegas.

"MBG adalah program prioritas pemerintah. Kita tidak menginginkan ada kejadian lagi ke depan karena yang paling utama adalah keselamatan penerima manfaat," tegasnya.

Sementara itu, Pemprov NTB melaporkan progres MBG per 18 Januari 2026 terus menunjukkan capaian signifikan. Dari sisi layanan, 632 SPPG yang operasional terdiri atas 622 SPPG Mitra, lima SPPG Pondok Pesantren, empat SPPG Polri, dan satu SPPG TNI AU. SPPG menjadi simpul utama layanan gizi untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan menjangkau wilayah yang semakin luas, termasuk daerah pinggiran dan pedesaan.

Hingga 18 Januari 2026, total penerima manfaat MBG di NTB mencapai 1,88 juta jiwa, mencakup balita 194.597, ibu hamil 31.300, ibu menyusui 71.835, PAUD 86.750, TK 114.173, SD 1 - 3 274.022, SD 4- 6 261.506, SMP 180.332, MTs 119.151, SMA 120.380, SMK 78.605, MA 71.411, serta pondok pesantren 6.090 jiwa.

"Program ini juga menyerap 29.605 tenaga kerja lokal dan melibatkan 2.490 supplier, terdiri atas 1.291 UMKM, 84 koperasi, 16 BUMDes, 1.094 supplier lainnya, serta lima Koperasi Desa Merah Putih sebagai penguatan ekosistem ekonomi lokal yang tumbuh bersama layanan gizi," katanya.

Baca juga: Dinkes Lombok Tengah amankan sampel MBG diduga penyebab keracunan massal