SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), secara resmi menyusun master plan penanganan banjir komprehensif yang diprediksi menelan anggaran fantastis hingga Rp 2,3 triliun untuk jangka pendek periode 2025-2029, demi membebaskan wilayah penyangga Surabaya ini dari ancaman rendaman air tahunan.
Pemkab Sidoarjo bergerak cepat mematangkan rencana besar penanganan banjir melalui penyusunan master plan strategis.
Tidak tanggung-tanggung, kebutuhan anggaran untuk tahap awal penanganan jangka pendek saja diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun.
Anggaran ini akan dialokasikan secara bertahap mulai tahun depan, guna membenahi sistem drainase dan aliran sungai di wilayah-wilayah kritis.
"Jangka pendek itu terhitung waktunya dari tahun 2025 sampai 2029. Kami telah menghitung secara detail kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan program ini berjalan efektif," ujar Kepala Bapeda Sidoarjo, M Ainur Rahman kepada SURYA.co.id.
Baca juga: Sidoarjo Rancang Masterplan SERASI: Solusi Permanen Atasi Banjir dari Hulu ke Hilir
Dana jumbo tersebut, nantinya akan difokuskan pada pembenahan sejumlah sungai besar yang menjadi titik krusial penumpukan debit air.
Beberapa wilayah yang menjadi prioritas antara lain Kali Pecabean, aliran sungai di Candi, pertemuan anak Afvour Kedung Uling hingga saluran di kawasan Waru dan Tambakrejo.
Selain itu, penanganan juga menyasar wilayah Sidokare hingga Rangkah Kidul dan hilir Afvour Botokan.
Selain melakukan normalisasi pada sungai-sungai besar, Pemkab Sidoarjo juga memetakan seluruh saluran drainase di area permukiman warga. Tujuannya, adalah memastikan setiap selokan tersambung secara sistematis ke afvour atau saluran pembuangan akhir tanpa terputus.
"Kami mengidentifikasi banyak saluran yang saat ini tidak memadai karena dimensinya kurang atau mengalami pendangkalan parah. Bahkan, ada elevasi drainase kawasan yang ternyata lebih rendah dari afvour-nya, sehingga air tidak bisa mengalir," tambah Ainur Rahman menguraikan kendala di lapangan.
Sebagai bagian dari strategi jangka pendek, Pemkab Sidoarjo juga merencanakan pembangunan infrastruktur penunjang seperti embung atau kolam penampungan air di lokasi-lokasi strategis. Kawasan Waru, Kedungbanteng dan Sidokare menjadi target utama pembangunan penampungan air ini untuk mengurangi beban saluran saat intensitas hujan tinggi.
"Termasuk kami rencanakan pembangunan embung di sejumlah lokasi. Ini penting untuk menampung air sebelum dialirkan ke muara. Selain itu, penambahan rumah pompa permanen dan temporary di area floodplain juga akan terus kami gencarkan," jelas Ainur.
Dalam master plan yang disusun bersama tim ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini, aspek sosial juga menjadi sorotan.
Pemkab Sidoarjo berencana melakukan penertiban bangunan-bangunan yang berdiri ilegal di sempadan kali, karena menghambat aliran air dan mempersempit dimensi sungai.
"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Makanya, dalam perencanaan ini juga ada kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta stakeholder lainnya. Dan yang tidak kalah penting, kami berusaha menguatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, terutama soal sampah," tegas Ainur.
Meski anggaran yang dibutuhkan sangat besar, Pemkab Sidoarjo akan menyesuaikan realisasinya dengan kondisi fiskal daerah, serta mencari peluang bantuan dari anggaran pemerintah pusat maupun provinsi demi mewujudkan Sidoarjo bebas banjir pada 2029.
