TRIBUN-TIMURCOM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima kunjungan Policy and Governance Laboratory POLiGOV Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin, Senin 19 Januari 2026.

Dalam pertemuan di Balaikota, Jalan Ahmad Yani, Makassar, itu POLiGOV FISIP Unhas menyerahkan policy brief berisi rekomendasi pembenahan tata kelola kepulauan di Kota Makassar. 

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah OPD turut hadir, di antaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Delegasi POLiGOV dipimpin Dr Ishak Salim MA, bersama Andi Ahmad Yani MSi MPA MSc, serta Muhammad Farid selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik HUMANIS FISIP Unhas.

Policy brief tersebut merupakan hasil studi lapangan Kelas Governansi Maritim yang dilaksanakan di Pulau Barrang Caddi pada Oktober 2025. 

Kajian ini menyoroti berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat pulau, terutama terkait keterbatasan akses layanan dasar akibat kondisi geografis kepulauan.

Andi Ahmad Yani menjelaskan, salah satu isu krusial adalah akses pendidikan bagi anak-anak pulau. Ketiadaan fasilitas pendidikan lanjutan di pulau kecil membuat biaya pendidikan meningkat ketika siswa harus melanjutkan sekolah ke daratan.

Selain itu, kondisi Dermaga Kayu Bangkoa juga menjadi perhatian. Dermaga tersebut dinilai belum ramah bagi penyandang disabilitas, tidak memiliki fasilitas standar layanan publik seperti toilet dan ruang tunggu, serta belum memenuhi aspek keselamatan bagi calon penumpang.

“Persoalan lain yang kami temukan adalah pengelolaan sampah dan ketersediaan air bersih yang belum optimal, sehingga warga pulau harus menambah pengeluaran untuk membeli air galon,” kata Andi Ahmad Yani.

Dr Ishak Salim menambahkan, abrasi pantai menjadi ancaman serius bagi masyarakat pulau karena terus mempersempit ruang hidup. Upaya warga menahan abrasi dengan batu karang, meski dilakukan secara swadaya, berpotensi merusak ekosistem laut.

“Kondisi ini menjadi dilema, terutama bagi pemuda pulau yang memiliki kepedulian terhadap konservasi lingkungan,” ujarnya.

Menurut Andi Ahmad Yani, keberlanjutan pulau kecil tidak bisa dicapai dengan pendekatan top-down semata. Ia menekankan pentingnya menempatkan masyarakat pulau sebagai mitra atau co-producer dalam pengelolaan wilayah pesisir.

“Diperlukan komitmen Wali Kota untuk mengonsolidasikan kebijakan lintas OPD dan menegaskan posisi pulau kecil dalam agenda pembangunan kota, bukan sekadar isu sektoral,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas kajian yang disampaikan POLiGOV FISIP Unhas. 

Appi, sapaan Munafri, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat pulau guna mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Munafri mengungkapkan, Pemkot Makassar telah merancang program pete-pete pulau sebagai moda transportasi utama masyarakat kepulauan untuk menjamin akses layanan ke daratan, khususnya pendidikan dan kesehatan.

“Pengadaan perahu sudah dianggarkan dan ditargetkan mulai beroperasi tahun ini, meski tetap membutuhkan studi persiapan agar tidak membebani masyarakat pulau,” kata Munafri.

Selain itu, Pemkot Makassar juga merencanakan pembangunan Sekolah Merah Putih Boarding di wilayah kepulauan guna menyediakan layanan pendidikan yang lebih berkualitas tanpa harus menempuh pendidikan ke daratan.

Munafri mengakui, terdapat keterbatasan kewenangan pemerintah kota, terutama terkait pengelolaan dermaga dan pembangunan pemecah ombak yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pada kesempatan tersebut, Munafri meminta dukungan universitas dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menerapkan prinsip impactful governance dalam tata kelola kepulauan Kota Makassar. Ia juga berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi policy brief bersama OPD terkait dan menyusun roadmap tata kelola kepulauan berkelanjutan.

Ia bahkan berencana membentuk forum khusus camat dan seluruh kelurahan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang untuk merancang model kebijakan kepulauan sebagaimana direkomendasikan POLiGOV FISIP Unhas.

Pertemuan diakhiri dengan penyerahan policy brief kepada Wali Kota Makassar dan OPD terkait, serta sesi foto bersama.(*)