TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar memperkuat komitmen pembangunan kawasan kepulauan.
Kali ini, Pemkot berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam perumusan kebijakan berbasis riset.
Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas bersama Pemkot Makassar di Balai Kota Makassar, Jl Jenderal Ahmad Yani, Senin (19/1/2026).
Dalam pertemuan itu, FISIP Unhas menyerahkan policy brief berjudul “Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif”.
Policy brief tersebut berisi rekomendasi pengelolaan wilayah kepulauan secara berkelanjutan dan kontekstual.
Baca juga: Unhas Satu-satunya Kampus Asal Sulsel Masuk 15 Besar Terbaik Indonesia, UI dan UGM Peringkat 1 dan 2
Akademisi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, mengatakan kebijakan pembangunan pulau selama ini masih menggunakan pendekatan seragam.
Padahal setiap pulau memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda.
“Setiap pulau punya masalah yang berbeda, sehingga kebijakan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pulau,” ujar Andi Ahmad Yani.
Ia menjelaskan, FISIP Unhas mendorong penerapan pendekatan Island Policy Proofing.
Tujuannya memastikan setiap kebijakan publik relevan dengan kondisi pulau yang menjadi sasaran.
Menurutnya, sejumlah persoalan krusial masih dihadapi masyarakat pulau.
Seperti keterbatasan akses transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, serta pengelolaan sampah.
“Sampah menjadi persoalan mendesak karena berdampak langsung pada lingkungan laut dan kesehatan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, terdapat peluang pemanfaatan sampah menjadi energi yang dapat membantu nelayan sekaligus mengurangi pencemaran laut.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik masukan akademik dari Unhas.
Munafri menegaskan pembangunan kepulauan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Kota Makassar.
“Kolaborasi dengan perguruan tinggi penting agar kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pulau,” kata Munafri.
Munafri mengungkapkan Pemkot Makassar menyiapkan sejumlah program strategis pada 2026.
Diantaranya penyediaan kapal transportasi laut, pengembangan dermaga, serta pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak pulau.
“Mulai kapal, dermaga, dan sekolah rakyat kita targetkan berjalan tahun ini, meski konsepnya masih dimatangkan,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Pemkot Makassar juga menyiapkan opsi rumah singgah atau asrama bagi anak-anak pulau yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. (*)
