Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menargetkan peningkatan kualitas pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 melalui akreditasi dan sertifikasi SPPG.

"Bahwa di tahun 2026 kualitas adalah tujuan utama Badan Gizi Nasional," kata Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, SPPG yang sudah ada harus menjalani akreditasi dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

"Akreditasi dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas layanan sehingga kita nanti akan mendapatkan kualitas SPPG yang unggul atau nilainya A. Kemudian sangat baik nilainya B. Baik nilainya C, atau mungkin bahkan ada SPPG yang harus berjuang untuk terakreditasi," kata Dadan Hindayana.

Sementara di tahun ini, BGN menargetkan total sebanyak 28.000 SPPG di kawasan aglomerasi dan 8.617 SPPG di daerah terpencil dan sebanyak 82,9 juta orang penerima manfaat MBG.

"Target SPPG tahun 2026 itu kita perkirakan akan ada 28.000 SPPG di aglomerasi dan 8.617 di daerah terpencil dengan total prediksi penerima manfaat 82,9 juta yang kita bisa kejar dan diproyeksikan di pertengahan tahun akan tercapai dengan total porsi makan mencapai 21 miliar porsi," kata Dadan Hindayana.

Per 19 Januari 2026, tercatat telah berdiri sebanyak 21.102 SPPG yang menjangkau 58,3 juta penerima manfaat program MBG dengan dana operasional harian mencapai Rp855 miliar.

Dari anggaran MBG, sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku pangan, 20 persen membiayai operasional termasuk menggaji relawan, dan 10 persen untuk insentif bagi seluruh mitra yang bergabung dalam program MBG.

Program MBG sendiri dimulai pada 6 Januari 2025 dengan diawali 190 SPPG di 26 provinsi di Indonesia.