TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, menyoroti masih terbatasnya fasilitas layanan operasi jantung besar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta.
Ia menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu lebih serius mengembangkan layanan tersebut seiring tingginya kebutuhan masyarakat.
Ramly menyebut, saat ini layanan operasi jantung besar di Jakarta baru tersedia di dua RSUD, yakni RSUD Koja dan RSUD Tarakan.
Kondisi tersebut dinilainya belum sebanding dengan jumlah penduduk Jakarta yang terus bertambah.
“Di Jakarta, operasi jantung besar hanya bisa di dua rumah sakit, yaitu RSUD Koja dan RSUD Tarakan. Sementara Jakarta Timur penduduknya sekitar dua juta jiwa, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat belum memiliki layanan operasi jantung besar. Ini harus dikembangkan,” kata Ramly usai rapat monitoring dan evaluasi (Monev) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Menurut politisi Partai Golkar itu, keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi alasan utama.
Ia menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki ruang fiskal serta mampu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pengembangan layanan kesehatan jantung di RSUD.
“Dananya ada, SDM-nya bisa kita siapkan. Jangan sampai warga harus antre ratusan orang di rumah sakit rujukan nasional, belum dapat giliran sudah meninggal,” ungkapnya.
Selain soal fasilitas, Ramly juga menyoroti sistem rujukan layanan kesehatan yang dinilainya masih menyulitkan masyarakat, khususnya bagi pasien lanjut usia dengan penyakit komplikasi.
Ia mengungkapkan, meski Kementerian Kesehatan telah menyampaikan bahwa sistem rujukan berjenjang seharusnya tidak lagi diberlakukan, praktik di lapangan masih berbeda karena mekanisme BPJS Kesehatan.
“Soal rujukan, Menteri Kesehatan sudah menyampaikan bahwa sistem rujukan berjenjang seharusnya tidak lagi dipakai. Tapi di lapangan masih berlaku karena BPJS. Orang tua dengan penyakit komplikasi disuruh bolak-balik mengurus rujukan,” paparnya.
Lebih lanjut, Ramly menilai kondisi tersebut berpotensi membahayakan pasien.
Karena itu, ia mendorong adanya langkah konkret agar pelayanan kesehatan bisa lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Ini menyiksa rakyat. Kita sedang mencari solusi bersama BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan DPRD supaya rakyat tidak dikorbankan,” pungkasnya.
