Laporan Wartawan Serambi Indonesia
Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Pegawai Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dilatih Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Kegiatan internal tersebut berlangsung di aula Kantor Inspektorat Abdya, Rabu (21/1/2026).

Plt Inspektur Abdya, Hamdi, S.STP MSi mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesiapan aparatur Inspektorat Abdya dalam menghadapi proses evaluasi SAKIP. 

Kegiatan ini, kata Hamdi, diikuti oleh seluruh pegawai internal Inspektorat, khususnya para auditor dan Inspektur Pembantu (Irban) yang berperan sebagai evaluator.

Hamdi menjelaskan, SAKIP merupakan singkatan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebuah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah. 

"Sistem ini dirancang untuk menjamin pertanggungjawaban kinerja, meningkatkan transparansi, serta mendorong peningkatan kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat," jelasnya.

Penerapan SAKIP ini, sebut Hamdi, telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021.

"Tujuan utama penerapan SAKIP antara lain meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, mewujudkan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran, mendorong pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-oriented government), serta memberikan transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik," terangnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam menghadapi evaluasi SAKIP ke depan.  

"Kita berharap melalui pelatihan ini, seluruh jajaran Inspektorat Abdya dapat lebih memahami indikator dan mekanisme penilaian SAKIP, sehingga mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemkab Abdya," pungkas Hamdi. (*)

Baca juga: Kantor Camat Simpang Kiri Jadi Pengadilan, Anggota Dewan Minta Pemko Subulussalam Lakukan Kajian