SRIPOKU.COM, BANYUASIN – Puluhan warga Kecamatan Banyuasin I, khususnya wilayah Mariana, menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Banyuasin untuk menuntut penyelesaian sengketa lahan eks Konvensi Hak Barat, Rabu (21/1/2026). 

Masyarakat mendesak pemerintah daerah segera memediasi pelepasan aset tanah yang saat ini masih dikuasai oleh PT Pertamina agar status kepemilikan bagi warga yang telah lama menetap di sana menjadi jelas. 

Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Banyuasin Askolani menjamin pemerintah akan hadir sebagai pelindung dan memastikan tidak ada warga yang diusir dari lokasi selama proses hukum diperjuangkan.

"Kami meminta kepada bapak bupati, agar bisa diselesaikan dengan segera. Karena, sudah lama dan tidak selesai-selesai," kata sejumlah masyarakat yang hadir.

Tak hanya para tetua, para emak-emak juga ikut serta dalam penyampaian aspirasi mereka dihadapan bupati. Masyarakat menganggap, mereka mempunyai hak untuk tinggal di tanah tersebut.

Karena, mereka juga sudah lama tinggal di lokasi yang dimaksud. Sehingga, pelepasan aset tanah eks konvensi hak barat yang dikuasai PT Pertamina harus segera dilepaskan. 

Sedangkan Bupati Banyuasin Dr H Askolani mengungkapkan, berdialog langsung dalam Aksi Damai Warga Kecamatan Banyuasin 1, untuk mendengarkan serta menampung aspirasi masyarakat terkait pelepasan aset tanah eks Konvensi Hak Barat yang saat ini dikuasai oleh PT Pertamina. 

"Pemerintah Kabupaten Banyuasin, terus berupaya memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hingga saat ini, proses tersebut masih terus diusahakan melalui jalur yang sesuai aturan," kata Askolani.  

Doktor ilmu hukum ini meminta juga kepada masyarakat tidak perlu takut dan tetap tenang menghadapi persoalan yang ada. 
Pemkab Banyuasin akan berkomitmen untuk bertanggungjawab dan memastikan masyarakat tidak akan diusir oleh pihak terkait. 

"Pemerintah hadir bukan hanya sebagai penengah, tetapi sebagai pelindung dan penyambung suara rakyat, demi keadilan dan kepastian bagi masyarakat Banyuasin," pungkas Askolani.