BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan sejak akhir 2025 hingga sekarang tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga berdampak langsung pada sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel mencatat, sebanyak 8.400 hektare lahan pertanian mengalami puso atau gagal panen akibat banjir.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menyampaikan data tersebut saat rapat penanggulangan kebencanaan di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (22/1/2026).
Berdasarkan data Dinas Pertanian, pada periode 1–15 Januari 2026, banjir merendam sekitar 11 ribu hektare lahan pertanian di sejumlah wilayah.
Kabupaten Tanah Laut menjadi daerah dengan dampak terluas, yakni sekitar 2.500 hektare lahan terendam, disusul Kabupaten Barito Kuala seluas 1.921 hektare dan Kabupaten Banjar sekitar 690 hektare. Selain itu, banjir juga melanda wilayah Tapin dan daerah pertanian lainnya.
Baca juga: Beberapa Wilayah Banjarbaru Terendam Banjir, Warga Terserang Penyakit Kutu Air, Diare Hingga ISPA
Baca juga: Renovasi Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Warna Kaligrafi Jadi Biru, Pengelola Buka Suara
Syamsir mengatakan, dampak banjir yang terus berulang menunjukkan belum optimalnya upaya penanganan jangka panjang.
“Kalau banjir terus berulang, berarti kita belum menemukan solusi yang tepat. Semua pihak harus duduk bersama, karena wilayah pertanian ada di kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ia menjelaskan, banjir yang merusak lahan pertanian berdampak langsung pada produksi padi. Dengan asumsi hasil panen rata-rata 5 ton per hektare dan harga gabah Rp6.500 per kilogram, potensi kerugian sektor pertanian akibat banjir tersebut diperkirakan mencapai Rp2,73 triliun.
Menurut Syamsir, dampak tersebut dirasakan langsung oleh petani yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
“Yang merasakan dampak itu bukan kita, tapi masyarakat dan petaninya. Ketika petani terdampak, mereka tidak bisa bicara apa-apa. Tidak tahu solusi apa yang harus dilakukan,” katanya.
Terkait langkah penanganan, Syamsir menyebut salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah normalisasi sungai di wilayah rawan banjir, seperti Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan daerah lainnya. Karena sungai bersifat lintas wilayah, penanganannya membutuhkan koordinasi antarpemerintah daerah, dukungan alat berat dari instansi terkait, serta keterlibatan pihak lain melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengetatan perizinan yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan agar tidak memperparah risiko banjir di kawasan pertanian.
Syamsir menambahkan, untuk membantu petani bangkit pascabanjir, dibutuhkan anggaran bantuan sarana produksi pertanian sekitar Rp22,36 miliar. Anggaran tersebut mencakup bantuan benih padi, pupuk NPK, biaya pengolahan lahan, dan herbisida.
Saat ini, penanganan bencana di daerah masih mengandalkan belanja tidak terduga (BTT) yang nilainya terbatas, sementara dampak banjir terhadap petani mencakup kerusakan lahan, gangguan kesehatan, hingga keberlangsungan sumber penghidupan.
“Kita mungkin masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi petani tidak. Mereka kehilangan sumber penghidupan,” ujarnya.
(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)
