Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Bungur Raya menggelar aksi sekaligus audiensi di halaman Kantor Desa Bungur Raya, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Kamis (22/1/2026).

Sekitar 200 orang massa aksi menuntut ketegasan Pemerintah Desa Bungur Raya terkait dugaan pelanggaran moral dan tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh dua oknum perangkat desa. 

Warga mendesak agar oknum itu segera dicopot dari jabatannya karena dinilai mencoreng nama baik desa serta melanggar norma agama dan etika sosial.

Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari, mengatakan, pihaknya memastikan situasi tetap kondusif dan proses penyampaian pendapat berjalan sesuai dengan aturan. 

"Alhamdulillah, audiensi berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama," ujar Ikrar kepada Tribun Jabar melalui WhatsApp, Kamis sore.

Baca juga: Nelayan Pangandaran Tetap Menjaring Meski Cuaca Mendung di Pantai Timur

Setelah melalui dialog yang cukup intens, Kepala Desa Bungur Raya, Halim, secara terbuka menyatakan menerima seluruh tuntutan masyarakat. 

Dari rekomendasi Camat Langkaplancar, pemerintah desa resmi memberhentikan dua orang perangkat desa yang terbukti melanggar kode etik asusila.

Kedua perangkat desa itu masing-masing berinisial AS yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan ASR selaku Staf Urusan Umum.

"Bahkan, satu oknum yang diberhentikan, AS, sudah menandatangani surat pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab moral," katanya.

Ikrar menegaskan komitmen Polri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Kami berkomitmen untuk terus hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi mewujudkan Pangandaran yang aman, kondusif, dan lebih baik," ucap Ikrar. (*)

Baca juga: Fakta Mengejutkan di Balik Program MBG Ciamis: 131 Dapur SPPG Belum Punya PBG