Indonesia telah resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian Gaza pada hari ini, Kamis (22/1/2026).
Penandatanganan piagam Dewan Perdamaian Gaza ini digelar dalam acara Annual Meeting 'Board of Peace' di Davos, Swiss.
Dewan Perdamaian Gaza tersebut dibentuk untuk mendukung stabilitas di Palestina.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada unggahan di media sosial, Kamis (22/1/2026), mengungkapkan keputusan tersebut tertuang dalam pernyataan bersama.
Menlu Sugiono dan para menlu dari tujuh negara lainnya: Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), dalam pernyataan bersama, mengungkapkan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza.
"Para Menteri mengumumkan keputusan bersama negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” bunyi pernyataan Kemlu RI di media sosial X.
“Masing-masing negara akan menandatangani dokumen bergabung sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan di negara masing-masing."
Para Menlu itu juga menegaskan kembali dukungan mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Trump.
Selain itu, juga menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi.
Upaya tersebut tercantum dalam Rencana Komprehensif Mengakhiri Konflik Gaza yang didukung Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.
Dewan Perdamaian Gaza itu akan mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan langgeng.
Juga berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib negara dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut.
Trump pada pekan lalu telah mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza.
Ia melibatkan sejumlah tokoh termasuk utusan khususnya di Timur Tengah, Steve Witkoff, menantunya Jared Kushner, dan eks PM Inggris Tony Blair.
Lembaga ini akan mengawasi mobilisasi sumber daya internasional bagi Gaza. Namun, langkah itu mendapatkan reaksi terpecah dari komunitas internasional.
Ada yang mengkhawatirkan lembaga ini akan menggeser peran sentral PBB dalam menangani konflik global.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, pun memberikan tanggapannya terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza tersebut.
Dave mengharapkan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Donald Trump ini tidak akan memengaruhi prinsip politik luar negeri Indonesia selama ini, yakni politik bebas dan aktif.
Pasalnya, menurut Dave, prinsip bebas aktif ini harus menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan.
“Indonesia harus memastikan keterlibatan dalam Dewan Perdamaian tidak mengurangi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang menjadi dasar diplomasi sejak kemerdekaan,” kata Dave, dilansir Kompas.com, Kamis (22/1/2026).
Bagi Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen tersebut, keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung Dewan Perdamaian Gaza adalah langkah strategis.
Terutama sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian internasional.
Komitmen perdamaian internasional ini juga termasuk pada dukungan terhadap rekonstruksi Gaza dan konsolidasi gencatan senjata permanen, sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.
Meski demikian Dave mengingatkan agar pemerintah menempatkan posisi Indonesia secara hati-hati.
Sebab, sejumlah negara anggota NATO diketahui tidak bergabung dalam inisiatif tersebut.
“Mengingat sejumlah negara NATO enggan bergabung dengan inisiatif Amerika Serikat, posisi Indonesia perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak dianggap mengikuti agenda sepihak," jelas Dave.
Lebih lanjut Dave menyebut, Komisi I DPR RI tetap mendukung langkah pemerintah bergabung dengan Dewan Perdamaian, sepanjang tetap berlandaskan politik luar negeri bebas dan aktif serta menjaga kepentingan nasional.
“Dengan rekam jejak panjang Indonesia dalam misi perdamaian PBB dan forum internasional, keikutsertaan ini harus memperkuat reputasi bangsa, bukan menimbulkan keraguan,” imbuhnya.
Disisi lain, Komisi I DPR RI juga akan menjalankan fungsi pengawasannya agar langkah dan kebijakan yang diambil tersebut berjalan transparan dan akuntabel.
“Komisi I DPR RI akan memastikan keputusan ini berjalan transparan, akuntabel, dan sejalan dengan nilai-nilai universal yang kita junjung,” pungkasnya.
Kemlu soal Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Buatan Trump
Melalui akun X resminya, @Kemlu_RI, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkapkan bahwa Indonesia bersama beberapa negara lainnya menyambut baik undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian.
Negara-negara yang bergabung di antaranya ada Republik Turki, Republik Arab Mesir, Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Selanjutnya negara-negara tersebut akan melakukan penandatanganan dokumen keikutsertaan di Dewan Perdamaian sesuai prosedur hukum.
Negara-negara tersebut juga menegaskan kembali dukungan mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut.
Presiden AS Donald Trump pada Kamis (22/1/2026) secara resmi menandatangani dokumen yang menjadi dasar pembentukan organisasi yang dinamai sebagai 'Dewan Perdamaian.'
Penandatanganan piagam pembentukan Dewan Perdamaian itu dilakukan dalam sebuah upacara resmi di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Dewan Perdamaian ini bertujuan menjadi badan untuk menyelesaikan konflik internasional, dengan biaya keanggotaan tetap sebesar satu miliar dolar.
Diklaim Bukan Tandingan PBB
Awalnya, dewan tersebut awalnya dimaksudkan untuk mengawasi rekonstruksi Gaza, namun dari isi piagamnya, tampaknya organisasi ini tidak membatasi peran pada hanya pada sektor tersebut, melainkan berupaya menyelesaikan konflik di seluruh dunia.
Donald Trump menasbihkan dirinya untuk memimpin dewan tersebut.
"Dia mengundang puluhan lain pemimpin dunia untuk bergabung, dengan mengatakan kalau dia percaya dewan tersebut akan membahas tantangan global lainnya selain gencatan senjata yang rapuh di Gaza," kata Trump dilansir Khaberni, Kamis.
Meski bakal punya proyek besar lain di berbagai dunia, Trump mengatakan kalau dia tidak bermaksud membuat Dewan Perdamaian tersebut menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Diketahui dalam Dewan Perdamaian ini, Trump akan memimpin Dewan eksekutif yang akan mencakup tujuh anggota.
Di antaranya Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, menantu Presiden AS Jared Kushner, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
