TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memastikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan bakal stabil. Hal itu dikarenakan, stok pangan di Sumut mengalami surplus (stok pangan melebihi kebutuhan konsumsi).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Timur Tumanggor mengatakan, pihaknya terus melakukan sejumlah program agar harga bapok tetap stabil di tahun 2026.
Misalnya kata Timur, Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan (Jaskop) yang telah dilakukan sejak 2025.
“Stok pangan kita sekarang surplus, sehingga menjelang bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri nanti, kita pastikan kondisinya bisa tetap terjaga dan harga bahan pokok bisa stabil dan tidak terlalu naik,” jelasnya, Kamis (22/1/2026).
Dirincikan Timur, dari Program Jaskop tersebut, sepanjang tahun 2025 Sumut mengalami surplus beras. Produksi beras mencapai lebih dari 2.222.000 ton.
Baca juga: Gerakan Tanam Padi Serentak di Lampung Timur, Kristomei: Diharapkan Mampu Mendongkrak Produksi Beras
"Sementara kebutuhan masyarakat Sumut sekitar 1,7 juta ton per tahun, sehingga terdapat surplus sekitar 501 ribu ton. Kondisi ini juga menjadikan Sumut sebagai salah satu daerah penyuplai beras bagi provinsi lain," ucapnya.
Dijelaskan Timur, sejumlah komoditas pangan lainnya juga mengalami surplus.
"Diantaranya cabai merah sebesar 134 ribu ton, jagung 135 ribu ton, serta cabai rawit 65 ribu ton. Namun diakuinya, harga cabai merah masih berpotensi berfluktuasi karena sebagian produksi dijual ke provinsi lain dengan harga lebih tinggi.
“Untuk harga cabai merah terkadang berfluktuasi karena cabai dijual ke provinsi lain dengan harga yang lebih tinggi, makanya kita lakukan intervensi saat panen untuk menjaga stok dan harga bisa terkendali,” kata Timur.
Pemprov Sumut juga melakukan intervensi melalui pengembangan kawasan unggulan padi di lima kabupaten/kota, antara lain Deliserdang, Serdangbedagai, dan Asahan. Sementara kawasan unggulan cabai merah dikembangkan di Kabupaten Karo dan Batubara.
“Untuk kawasan ini kita intervensi mulai dari pupuk juga bibitnya, supaya produksi kita tetap bisa surplus,” katanya.
Meski sejumlah sawah di Sumut alami kerusakan pasca bencana. Ia tetap optimistis, Sumut bakal kembali Surplus Pangan pada tahun 2026.
Diterangkannya, berdasarkan data, terdapat 31.123 hektare lahan pertanian di Sumut yang terdampak bencana, dengan rincian rusak ringan lebih dari 22 ribu hektare, rusak sedang sekitar 4.500 hektare, dan rusak berat 4.560 hektare.
“Kecamatan Tukka, Sibolga ada 94 hektare lahan yang rusak dan langsung kita intervensi. Kita sudah melakukan penanaman kembali dan bibitnya kita berikan. Mudah-mudahan kondisi ini tidak terdampak langsung dari panen kita nantinya,” ucapnya.
Sementara itu,Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan (Bappelitbang) Sumut Dikky mengatakan, pihaknya juga memiliki sejumlah program untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Dikatakannya, Pemprov Sumut membangun 10 unit Solar Dryer Dome (SDD) dan 10 unit gudang penyimpanan di dua kabupaten sentra produksi cabai terbesar, yakni Batubara dan Karo pada tahun 2025 lalu.
“Ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pasca panen, menurunkan kehilangan hasil, serta menjaga stabilitas pasokan cabai sebagai komoditas strategis penyumbang inflasi,” ujarnya.
Kapasitas SDD mampu menampung hingga 2 ton cabai merah yang dikelola oleh kelompok tani penerima manfaat.
"Hal ini mengurangi risiko kehilangan pascapanen hingga 20 persen, serta meningkatkan pendapatan petani sampai 22 persen," katanya.
Selain itu, kata Dikky, Pemprov Sumut melalui BUMD juga melakukan pembelian dan penyaluran sebanyak 50 ton cabai merah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah di akhir tahun 2025 lalu.
“Langkah pembelian dan penyaluran kembali cabai merah ini terbukti efektif menstabilkan harga, di samping berbagai langkah cepat dan reaktif yang paralel dilakukan seperti operasi pasar murah dan pasar murah bergerak. Sehingga pada November 2025 angka inflasi Sumut turun menjadi 3,96 persen,” jelasnya.
