SURYA.co.id – Suasana rapat kerja Komisi VII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026), mendadak memanas.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mendapat teguran keras dari pimpinan rapat setelah dinilai kurang sensitif terhadap substansi pengawasan parlemen.
Teguran itu muncul di tengah pembahasan kinerja Kementerian Pariwisata sepanjang 2025.
Dalam pembukaan rapat, Widiyanti langsung memaparkan deretan capaian internasional yang diraih sektor pariwisata nasional.
Ia menyebut lonjakan jumlah penghargaan yang diperoleh kementeriannya sebagai bukti keberhasilan kinerja.
"Pertama-tama izinkan saya membawa kabar baik. Pariwisata Indonesia menorehkan beragam penghargaan pada tahun 2025. Tepatnya 154 penghargaan dari berbagai organisasi internasional, meningkat jauh dibandingkan pencapaian tahun 2024 yang hanya sebesar 66 penghargaan," ujar Widiyanti, dilansir SURYA.co.id dari Kompas.com.
Tak hanya soal penghargaan, Widiyanti juga menyinggung pengakuan global terhadap destinasi unggulan Indonesia.
Bali, kata dia, kembali mendapat predikat bergengsi di tingkat dunia, disertai peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.
"Dari sisi indikator kinerja utama Kementerian Pariwisata, kami sampaikan pariwisata Indonesia juga mencatat prestasi yang sangat positif. Dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara, capaian kumulatif hingga November 2025 sebesar 13,98 juta kunjungan mencatatkan pertumbuhan 10,44 persen secara year-on-year," jelasnya.
Usai paparan menteri, Ketua Komisi VII DPR Saleh Daulay langsung merespons dengan nada kritis.
Ia menilai presentasi tersebut membangun kesan bahwa Kementerian Pariwisata adalah lembaga paling unggul dibanding kementerian lain, tanpa penjelasan dampak konkret bagi masyarakat.
"Image-nya, begitu kita buka lembar pertama, Kementerian Pariwisata ini sangat baik, unggul. Jadi kalau dikompetisikan dengan kementerian lain, dari sisi penghargaan, ya nomor satu Kementerian Pariwisata. Kan gitu kesimpulan image yang akan muncul di dalam orang yang membaca paparan yang disampaikan oleh Ibu Menteri," jelas Saleh.
Saleh pun mempertanyakan makna sejumlah penghargaan, termasuk yang datang dari media internasional, serta manfaat langsungnya bagi rakyat Indonesia.
"Misalnya saya lihat di sini, New York Times, penghargaan apa ini New York Times ini? Itu kan media kalau enggak salah. Ya kan? Sama seperti Kompas ngasih penghargaan kepada kita. Ya enggak? Ya kalau untuk pribadinya Ibu Menteri bagus dong. Iya enggak? Oh dapat penghargaan. Untuk Kementerian Pariwisata bagus. Untuk sebagai bagian dari menunjukkan kerja bagus," katanya.
Saleh kemudian meminta agar seluruh penghargaan tersebut dijelaskan satu per satu secara lisan di forum rapat, bukan Ia menegaskan jawaban tidak boleh disampaikan secara tertulis dan harus dijelaskan langsung dalam forum rapat.
Menurutnya, rapat adalah inti dari fungsi pengawasan DPR dan tidak bisa dihindari oleh siapa pun yang memegang jabatan publik.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika Saleh menaikkan nada bicara dan menyampaikan teguran terbuka kepada Menpar Widiyanti.
"Enggak apa-apa seminggu juga enggak apa-apa. Kan kalau ini kan yang gini-gini kan memang kerja kita rapat. Bu Menteri kalau enggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga. Kita juga kalau anggota DPR enggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Benar enggak? Kan konsekuensi daripada tugas konstitusional," omel Saleh.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan dalam rapat, sekaligus menegaskan sikap DPR yang menuntut akuntabilitas nyata, bukan sekadar deretan angka dan penghargaan internasional.
Menurut penelusuran SURYA.co.id, Widiyanti Putri atau akrab disapa Widi adalah putri dari konglomerat Wiwoho Basuki Tjokronegoro.
Sang ayah dikenal di bisnis energi dan batu bara lewat PT Indika Energy Tbk, PT Cirebon Elektrik Power, dan PT Kieco Jaya Agung.
Ibunya, Kartika Basuki, merupakan mantan sprinter nasional sekaligus pelukis.
Widi resmi dilantik menjadi Menteri Pariwisata Republik Indonesia pada 21 Oktober 2024.
Dalam kehidupan pribadi, ia menikah dengan Wishnu Wardhana, mantan Direktur Utama PT Indika Energy Tbk.
Dari pernikahan sejak 1996, pasangan ini dikaruniai dua anak, Katyana Wardhana dan Katrina Wardhana.
Widi menempuh pendidikan di Pepperdine University, Malibu, California.
Ia lulus pada 1993 dengan gelar Bachelor of Science in Business Administration.
Karier profesionalnya dimulai di bank asing di New York dan Hongkong.
Setelah itu, ia beralih ke sektor usaha, mulai dari agribisnis kelapa sawit di PT Teladan Prima Agro hingga tambang batu bara di PT Indika Energy Tbk.
Selain itu, Widi juga terjun ke bisnis apartemen mewah melalui PT Teladan Resources dan bisnis media televisi lewat PT Net Visi Media Tbk (Net TV).
Dalam perjalanan kariernya, ia pernah menjadi direktur dan komisaris di PT Teladan Prima Agro, serta menjabat COO di PT Teladan Resources.
Di bidang sosial, Widi aktif sebagai Ketua Yayasan Teladan Utama, Pengawas Yayasan Kawula Madani, dan Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia periode 2018–2024.
Dari sisi kekayaan, Widi tercatat sebagai menteri terkaya di kabinet Prabowo Subianto. Berdasarkan LHKPN, total hartanya mencapai Rp5,4 triliun.
Rinciannya, Widi memiliki 7 tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp152 miliar, serta 7 mobil dengan nilai Rp19 miliar.
Ia juga tercatat memiliki harta bergerak Rp43,8 miliar, surat berharga Rp5,07 triliun, kas dan setara kas Rp67,1 miliar, serta harta lainnya Rp77,7 miliar.
Menariknya, Widi tidak memiliki utang sama sekali.
Dengan total harta fantastis tersebut, ia menjadi menteri paling kaya di kabinet Prabowo.
