TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sebanyak 16 Calon Pendamping Haji Daerah (PHD) Provinsi Sulawesi Barat untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 dimulai, Kamis (22/1/2026).
Rinciannya 14 calon pendamping layanan umum dan 2 calon pendamping layanan Kesehatan.
Para peserta yang mengikuti seleksi berasal dari beragam latar belakang, mulai dari tokoh agama, imam masjid, aparatur sipil negara, anggota Dharma Wanita, hingga masyarakat umum.
Tahapan seleksi awal dilaksanakan di Asrama Haji Mamuju, yang saat ini difungsikan sebagai kantor sementara Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulawesi Barat.
Seleksi tahap awal diawali dengan pelaksanaan tes Computer Assisted Test (CAT).
Setelah CAT, seleksi akan dilanjutkan dengan tes wawancara sebagai bagian dari rangkaian penilaian.
Baca juga: Warga Pertanyakan Tarif Parkir di Bandara Tampa Padang Pakai Sistem Manual, Dikelola CV Zhaafirah
Baca juga: SDK Ingatkan Tak Ada Jual Beli Jabatan di Pemprov Sulbar
Jumlah peserta yang akan dinyatakan lulus seleksi nantinya akan disesuaikan dengan kuota Pendamping Haji Daerah Sulawesi Barat Tahun 2026 berjumlah 9 orang.
Rincian 5 pendamping layanan umum dan 4 pendamping layanan kesehatan.
Mekanisme pengisian kuota, khususnya pada layanan kesehatan, akan ditentukan setelah seluruh tahapan seleksi selesai.
“Sebagai mitra Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh proses seleksi Pendamping Haji Daerah. Seluruh pendaftar telah diserahkan kepada Kemenhaj Sulbar sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui rekomendasi gubernur,” ujar Kepala Biro Pemkesra Setda Sulawesi Barat, Murdanil.
Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan seleksi hingga penetapan hasil akhir sepenuhnya menjadi kewenangan panitia seleksi Kemenhaj Sulbar, sehingga diharapkan proses berjalan objektif dan sesuai regulasi.
Panitia Seleksi Berkas Calon PHD Sulbar, Maqdum Ibrahim, mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar awal seleksi Calon PHD Sulbar Tahun 2026 mencapai 45 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 orang dinyatakan lulus verifikasi administrasi awal dan memperoleh rekomendasi gubernur.
“Setelah dilakukan verifikasi lanjutan melalui aplikasi, hanya 16 peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan dokumen dan berhak mengikuti tes CAT dan wawancara,” jelas Makdum.
Ia menjelaskan bahwa sebagian peserta tidak lolos pada tahap verifikasi aplikasi disebabkan oleh kesalahan pengisian data serta ketidaksesuaian dokumen yang diunggah. (*)
