Laporan Muhammad Azzam

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI- Banjir merendam wilayah Bekasi dan Karawang, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saan Mustopa mendesak pemerintah melakukan normalisasi sungai Citarum dan Cibeet.

Saan meminta penganggaran perbaikan dan normalisasi Sungai Citarum serta Sungai Cibeet secara bertahap sebagai solusi jangka panjang penanganan banjir di Kabupaten Bekasi dan Karawang.

Berharap Pemerintah Lakukan Normalisasi

Menurut Saan, banjir yang kerap melanda Bekasi dan Karawang disebabkan oleh luapan Sungai Citarum dan Cibeet akibat tingginya curah hujan di wilayah hulu dan hilir, yang diperparah dengan menurunnya daya tampung sungai.

“Normalisasi Sungai Citarum dan Cibeet ini sangat penting. Ketika curah hujan di hulu dan di Bekasi Karawang sama-sama tinggi, air tidak tertampung dan akhirnya meluap. Ini yang akan kita dorong, termasuk penganggarannya,” ujar Saan saat diwawancara di Cikarang pada Sabtu (24/1/2026).

Ia menyampaikan, DPR RI akan mengawal alokasi anggaran agar normalisasi sungai dilakukan secara berkelanjutan, tidak bersifat sementara. Proses tersebut akan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Normalisasi itu meliputi pengeruakan sedimentasi, pemasangan turap hingga penataan sepanjang bantaran sungai.

"Dikeruk agar mengangkat sedimentasi, lalu diperkuat dipasang sheet pile dan kawasan bantaran sungainya harus ditata dan dihijaukan," tegas Saan.

Perbaikan Tanggul dan Sifon

Selain normalisasi sungai, Saan juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti tanggul dan perbaikan sifon di sejumlah titik rawan.

Saan menambahkan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga mitigasi di sepanjang aliran Sungai Citarum, mulai dari Karawang hingga Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.

“Kita minta BBWS dan BPBD memetakan titik-titik rawan, termasuk potensi tanggul jebol dan kerusakan bantaran sungai. Semua akan kita dorong untuk diperbaiki secara bertahap,” kata Saan.

Ia berharap, dengan dukungan anggaran yang konsisten serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, persoalan banjir tahunan di Karawang dapat berangsur tertangani.

Upaya kolaborasi yang tengah berjalan ialah proyek pengendali banjir di wilayah Karangligar Karawang.

Saat ini tengah berjalan melalui kolaborasi Kementerian PU, Pemerintah Daerah, dan DPR RI untuk pembangunan rumah pompa, pengerukan hingga pintu air.

“Mudah-mudahan Agustus 2026 pengendali banjir di Karangligar sudah selesai, sehingga banjir tahunan di sana bisa teratasi,” ujarnya. (MAZ)