Sebanyak 1.286 guru PPPK paruh waktu di Pati hanya digaji Rp 500 ribu per bulan, jauh dari cukup.
SERAMBINEWS.COM, PATI – Realitas pahit tengah dirasakan oleh ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Sebanyak 1.286 guru hanya menerima gaji sebesar Rp 500.000 per bulan, angka yang dinilai jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.
Salah seorang guru PPPK Paruh Waktu, Eko mengaku, sejak dilantik pada 16 Desember 2025, hanya menerima gaji Rp 500 ribu per bulan.
Status sebagai pegawai pemerintah ternyata tidak serta-merta menjamin kesejahteraan.
“Kalau dihitung jelas tidak cukup. Mau tidak mau harus cari tambahan,” ujarnya.
Untuk menutup kebutuhan keluarga, Eko bahkan harus mencari rumput pakan ternak setelah pulang mengajar.
Baca juga: Kepastian Status, Bupati Al-Farlaky Lantik 4.816 PPPK Paruh Waktu di Aceh Timur
Pekerjaan sampingan itu menjadi jalan keluar agar dapur tetap mengepul.
Kisah Eko mencerminkan kondisi banyak guru lain yang harus berjuang di luar profesi utama mereka.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengakui keterbatasan anggaran sebagai alasan utama rendahnya gaji PPPK Paruh Waktu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati, Febes Mulyono menjelaskan, bahwa total dana yang dialokasikan dari APBD mencapai Rp 39 miliar, untuk membayar 3.523 PPPK Paruh Waktu di berbagai sektor.
Besaran gaji bervariasi, dengan angka tertinggi mencapai Rp 3,5 juta, yang hanya diterima oleh dua tenaga khusus.
Sementara itu, gaji terendah Rp 500 ribu mayoritas diterima oleh tenaga pendidik.
Baca juga: Detik-detik Iwan Bunuh Sayidatul Fitriyah Guru PPPK di OKU, Tangan dan Kaki Diikat, Ini Motifnya
“Yang Rp 500 ribu itu guru, jumlahnya ada 1.286 orang. Mereka sebelumnya digaji melalui dana BOS,” kata Febes.
Menurutnya, meski nominal tersebut masih kecil, jumlahnya dianggap lebih tinggi dibandingkan sebelumnya ketika guru hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Namun, ia menegaskan bahwa menaikkan gaji sedikit saja akan berdampak besar pada anggaran daerah karena jumlah guru yang sangat banyak.
Fenomena ini menyoroti persoalan klasik kesejahteraan guru di daerah.
Meski berstatus PPPK, banyak dari mereka tetap harus mencari pekerjaan tambahan untuk bertahan hidup.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik.
Guru yang seharusnya fokus mendidik generasi muda, justru terbebani dengan masalah ekonomi yang membuat mereka harus membagi tenaga dan waktu.
Situasi ini berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah.
Baca juga: 7.000 Lebih PPPK Paruh Waktu di Pidie Akan Terima SK, Guru Paling Ramai
Para guru berharap Pemerintah Pusat maupun daerah dapat mencari solusi jangka panjang.
Kenaikan gaji, penambahan tunjangan, atau kebijakan khusus untuk tenaga pendidik dianggap penting agar profesi guru tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan dengan penghasilan minim.
Kisah guru PPPK paruh waktu di Pati menjadi cermin betapa masih banyak pekerjaan rumah dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Di balik dedikasi mereka mendidik anak bangsa, ada perjuangan sunyi untuk bertahan hidup dengan penghasilan yang jauh dari layak.(*)
