TRIBUNBATAM.id, BATAM - Krisis air bersih di beberapa lokasi secara berulang di Kota Batam bukan lagi persoalan teknis semata. Namun telah menjelma menjadi ujian serius bagi kualitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap masa depan kota industri.

Akademisi Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) sekaligus analis sosial politik, Linayati Lestari, menilai krisis air di Batam mencerminkan kegagalan struktural dalam mengelola sumber daya publik di tengah laju pembangunan ekonomi yang agresif. 

Menurutnya, pembangunan yang tidak diimbangi dengan tata kelola adaptif akan melahirkan kerentanan jangka panjang.

“Di kota industri yang menjadi etalase pertumbuhan kawasan perbatasan, air sebagai hak dasar justru berubah menjadi komoditas langka dan sumber keresahan sosial,” ujar Linayati dalam analisisnya.

Secara geografis dan ekologis, Batam berada dalam posisi yang rawan. Kota ini tidak memiliki sungai besar maupun cadangan air tanah yang signifikan. 

Seluruh pasokan air bersih bergantung pada enam waduk utama yang sepenuhnya mengandalkan curah hujan.

Ketergantungan tunggal ini menjadikan Batam sangat sensitif terhadap perubahan iklim dan musim kemarau panjang. Ketika curah hujan menurun, krisis pun berulang tanpa banyak pilihan mitigasi.

Data menunjukkan, pada periode 2024–2025 kapasitas produksi air bersih Batam berkisar antara 3.487 hingga 3.850 liter per detik. 

Sementara itu, jumlah pelanggan air melonjak dari sekitar 280 ribu pelanggan pada 2021 menjadi lebih dari 317 ribu pelanggan pada 2024, seiring pertumbuhan penduduk yang mendekati 1,2 juta jiwa.

Ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan ini berdampak langsung pada warga.

Sekitar 24 ribu penduduk Batam tercatat belum memperoleh layanan air bersih yang layak, terutama di kawasan padat penduduk, wilayah pesisir, dan permukiman nonformal.

Di beberapa kecamatan seperti Batu Aji, Sagulung, Sekupang, dan Batu Ampar, gangguan distribusi air bahkan berlangsung berhari-hari. 

Warga terpaksa bergantung pada air tangki dengan harga yang jauh lebih mahal beban tambahan bagi ekonomi rumah tangga.

Dalam perspektif kebijakan publik, Linayati menyebut kondisi ini sebagai policy capacity failure, yakni kegagalan negara mengantisipasi tekanan demografis dan lingkungan terhadap layanan publik dasar.

Literatur kebijakan publik mutakhir menekankan pentingnya adaptive governance dan anticipatory policy making, di mana kebijakan tidak hanya reaktif, tetapi mampu membaca risiko jangka panjang seperti perubahan iklim dan urbanisasi cepat.

Namun di Batam, ketergantungan pada waduk tanpa diversifikasi sumber air seperti desalinasi, daur ulang air, atau manajemen permintaan menunjukkan lemahnya visi kebijakan ke depan. 

Situasi ini mencerminkan apa yang disebut sebagai governance gap, yakni ketidaksiapan institusi publik menghadapi persoalan kompleks lintas sektor.

Krisis air Batam kian membesar akibat pola komunikasi politik pejabat publik yang cenderung normatif dan defensif. 

Pernyataan resmi lebih sering menyoroti faktor cuaca ekstrem, gangguan teknis, atau imbauan penghematan air, tanpa disertai data terbuka, skenario krisis, maupun peta jalan kebijakan yang jelas.

Dalam teori komunikasi politik kontemporer, pejabat publik berperan sebagai trust managers. 

Kepercayaan dibangun melalui transparansi, pengakuan keterbatasan, dan dialog dua arah. Ketika komunikasi hanya bersifat satu arah, yang muncul adalah defisit legitimasi.

Akibatnya, ruang publik digital media sosial dan kanal warga menjadi arena utama pembentukan opini. 

Ironisnya, suara di ruang informal ini sering kali lebih dipercaya dibandingkan komunikasi resmi pemerintah.

Kekosongan respons negara mendorong LSM dan organisasi masyarakat sipil mengambil peran strategis mulai dari advokasi, pengawasan, hingga mobilisasi warga. 

Aksi protes warga yang melibatkan kelompok perempuan menandai bahwa isu air bersih telah berubah menjadi isu politik lokal.

Dalam kerangka collaborative governance, keterlibatan aktor non-negara seharusnya dipandang sebagai prasyarat keberhasilan kebijakan kompleks, bukan ancaman. 

Tanpa mekanisme kolaborasi yang formal dan setara, kebijakan kehilangan social intelligence yang penting untuk perbaikan berkelanjutan.

Krisis air bersih paling berat dirasakan oleh perempuan. Mereka memikul tanggung jawab utama pengelolaan air rumah tangga memasak, sanitasi, hingga kesehatan keluarga. 

Kelangkaan air secara langsung meningkatkan beban kerja domestik dan tekanan ekonomi.

Namun, perspektif gender hampir tidak pernah hadir dalam komunikasi maupun desain kebijakan air. 

Padahal, kebijakan yang tampak netral secara administratif tetapi mengabaikan pengalaman perempuan berpotensi melahirkan gendered governance failure.

Pemerintah dan BP Batam telah mengalokasikan sekitar Rp 98 miliar untuk penanganan krisis air dan menetapkan air bersih sebagai prioritas dalam RPJMD Kota Batam 2025. 

Namun, anggaran tanpa reformasi tata kelola dan komunikasi hanya akan melahirkan solusi jangka pendek.

“Yang dibutuhkan Batam bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi reformasi cara berpikir dan cara berbicara pemerintah,” tegas Linayati.

Krisis air bersih Batam adalah stress test bagi kualitas governance lokal. 

Hal ini juga menunjukkan kebijakan yang tidak adaptif, komunikasi yang minim empati, serta pengabaian masyarakat sipil akan berujung pada erosi kepercayaan publik.

Jika air adalah hak dasar warga, maka cara pemerintah mengelola dan membicarakannya adalah ukuran etika politik dan kualitas demokrasi lokal.

Batam sejatinya tidak kekurangan anggaran, sumber daya, maupun pengetahuan. Tetapi yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang berani transparan, mau berkolaborasi, dan sensitif terhadap realitas sosial terutama perempuan.

Karena dalam krisis air, yang dipertaruhkan bukan hanya pasokan hari ini, tetapi kepercayaan publik untuk masa depan Batam. (*/ian)