Oleh: Azis Subekti
TRIBUNNERS - Pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum patut dipahami sebagai penegasan arah, bukan sekadar penampilan simbolik di panggung global.
Di tengah dunia yang kian gaduh oleh konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan krisis kepercayaan, pilihan Indonesia untuk berbicara tentang stabilitas, perdamaian, dan disiplin ekonomi mencerminkan sikap rasional yang semakin langka.
Sebagian kritik yang muncul memang bernada keras dan personal. Dalam spektrum ini, pidato lebih sering dibaca melalui sosok yang berbicara ketimbang substansi yang ditawarkan.
Posisi berseberangan diambil sejak awal, ruang dialog menyempit, dan kebijakan kehilangan kesempatan untuk diuji secara jernih. Namun pola seperti ini tidak sepenuhnya mencerminkan suara publik secara utuh. Ia lebih merekam kegelisahan yang belum menemukan saluran rasionalnya.
Di bawah lapisan resistensi tersebut, terdapat sikap publik lain yang jauh lebih menentukan: kewaspadaan yang disertai harapan. Mereka mendengar, mencatat, lalu menunggu.
Bukan menunggu pidato lanjutan, melainkan menunggu apakah arah yang dinyatakan benar-benar diterjemahkan menjadi kerja yang terasa. Sikap ini bukan sinisme, melainkan bentuk kedewasaan politik.
Dalam konteks inilah pidato Davos menemukan relevansinya. Ia tidak menawarkan keajaiban, tetapi menegaskan fondasi: stabilitas sebagai prasyarat pertumbuhan, disiplin fiskal sebagai basis kepercayaan, dan ekonomi yang berpijak pada kepentingan rakyat.
Pesan ini penting, bukan hanya bagi audiens global, tetapi juga bagi publik domestik yang di masa sebelumnya lebih sering menyaksikan jarak antara janji dan hasil.
Yang kerap luput dari pembacaan kritis adalah bahwa ketegasan dalam pidato tersebut tidak lahir dari ruang hampa. Banyak pernyataan Prabowo yang semula disangsikan justru perlahan menemukan bentuknya dalam tindakan.
Penertiban kawasan hutan yang selama bertahun-tahun dibiarkan, pencabutan izin pemanfaatan hutan bagi pihak yang lalai, hingga pencabutan bahkan perampasan tambang yang melanggar hukum tanpa pandang bulu—semuanya berjalan.
Termasuk langkah penegakan hukum terhadap koruptor yang sebelumnya seolah kebal. Sebelum berbicara tegas di forum internasional, bukti-bukti itu telah lebih dulu hadir: tidak riuh, tidak selalu disorot, tetapi bergerak pelan dan pasti. Kesenyapan kerja inilah yang kerap tidak terbaca, padahal justru menjadi fondasi legitimasi.
Karena itu, pidato ini seharusnya dibaca sebagai kelanjutan dari proses pembuktian kinerja, bukan sekadar awalnya. Legitimasi hari ini tumbuh dari kesinambungan antara kata dan tindakan.
Ketika kerja sama internasional berujung pada investasi yang benar-benar berjalan, ketika lapangan kerja tercipta, ketika ketahanan pangan dan energi diperkuat, maka arah yang disampaikan di Davos memperoleh maknanya yang nyata.
Keraguan yang muncul tidak perlu dihadapi dengan defensif. Ia dijawab dengan konsistensi kerja. Harapan yang tersisa tidak dipelihara dengan slogan baru, melainkan dengan hasil yang bisa dirasakan.
Publik yang waspada justru menyediakan ruang legitimasi paling sehat—karena kepercayaan yang lahir dari pembuktian akan jauh lebih kokoh daripada kepercayaan yang diminta.
Di tengah dunia yang bising, pidato Prabowo di Davos menandai pilihan strategis Indonesia: memilih stabilitas daripada kegaduhan, kerja nyata daripada retorika, dan pembuktian daripada pembelaan diri.
Kritik akan selalu ada, dan itu wajar. Namun ketika arah telah ditegaskan—dan jejak kerja telah mendahuluinya—yang menentukan bukan lagi debat tentang niat, melainkan konsistensi dalam melangkah.
Di sanalah pidato itu menemukan makna penuhnya: bukan sebagai momen, tetapi sebagai kompas.
