TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI.

Pengumuman tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun pada Senin (26/1/2026) di Jakarta, usai rangkaian seleksi terhadap tiga calon Deputi Gubernur BI.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan, dunia usaha masih menunggu arah kebijakan moneter yang akan ditempuh oleh jajaran pimpinan BI yang baru.

Baca juga: Thomas Djiwandono Pamer Surat Pengunduran Diri dari Bendum Gerindra di Komisi XI DPR: Ini Resmi

"Kalau kita belum melihat sejauh mana dampaknya, tapi itu masih berkaitan dengan kebijakan moneter yang diambil," tutur Bob kepada Wartawan di Gandaria, Jakarta Selatan, Senin (26/1/2026).

Apindo menaruh harapan besar agar kebijakan moneter BI dapat berjalan seiring dan saling melengkapi dengan kebijakan fiskal pemerintah.

Menurut Bob, harmonisasi kedua kebijakan tersebut menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

"Fiskal dan moneter itu harus bisa saling komplementer. Harapannya supaya rupiah kita lebih sustain dan yang lebih penting lagi, sektor riil ini harus terus didorong," ungkapnya.

Bob menilai, penguatan nilai tukar rupiah tidak bisa dilepaskan dari struktur ekonomi nasional, khususnya kinerja ekspor.

Ia membandingkan dengan sejumlah negara lain yang memiliki mata uang lebih kuat karena ditopang oleh ekspor produk industri bernilai tambah tinggi, bukan semata komoditas mentah.

"Kenapa mata uang di negara lain bisa lebih kuat? Karena ekspornya kuat dan ekspor mereka itu bukan komoditas, tapi hasil barang industri," jelas Bob.

Sementara itu, ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas membuat perekonomian, termasuk nilai tukar rupiah, lebih rentan terhadap gejolak global.

Fluktuasi harga komoditas dan penurunan permintaan akibat konflik atau perlambatan ekonomi dunia kerap berdampak langsung pada kinerja ekspor nasional.

"Kalau kita masih komoditas, itu naik turun. Begitu terjadi perang atau kondisi global memburuk, konsumsinya turun, komoditasnya turun. Itu yang membuat rupiah kita juga menjadi lebih rentan," ujar Bob.

Oleh karena itu, Apindo berharap kehadiran pejabat moneter baru di BI dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi, terutama penguatan industri manufaktur dan ekspor bernilai tambah. 

"Jadi kita berharap pejabat moneter yang baru, fiskal pemerintah, itu bisa saling komplementer untuk menguatkan ekonomi dalam negeri," ucapnya.