TRIBUNKALTIM.CO - Masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kini diliputi keresahan.
Transportasi sungai yang menjadi urat nadi perekonomian, khususnya pada rute Samarinda–Kutai Barat (Kubar)–Mahulu, dilaporkan mogok beroperasi dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi ini menyusul terbitnya surat edaran Organisasi Angkutan Mahakam Ulu (Orgamu) sejak Rabu (21/1).
Dalam edaran tersebut dinyatakan bahwa kapal-kapal angkutan tidak dapat beroperasi akibat kendala pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM).
Baca juga: Sistem Rekomendasi Baru Picu Krisis BBM Kapal Sungai di Samarinda, Pengamat Dorong Diskresi
Padahal, jasa angkutan kapal merupakan primadona bagi masyarakat Mahulu. Selain tarifnya jauh lebih terjangkau, moda transportasi ini menjadi pilihan utama untuk mobilisasi penumpang sekaligus distribusi barang kebutuhan pokok ke wilayah hulu Sungai Mahakam.
Lumpuhnya aktivitas transportasi sungai mulai memukul sektor perdagangan. Ahmad Apuan, pemilik toko sembako di samping Dermaga Kampung Long Melaham, mengaku sangat khawatir dengan kondisi tersebut.
Selama ini, Ahmad biasanya memasok barang dagangan sebulan sekali.
Meski kerap terkendala faktor alam, seperti debit air sungai yang surut, distribusi barang umumnya tetap berjalan tanpa memicu
lonjakan harga yang signifikan.
“Biasanya sebulan sekali itu lancar. Hanya kalau air sungai surut saja barang agak lama sampai karena kapal tidak bisa lewat,” ungkap Ahmad kepada Tribun Kaltim, Senin (26/1).
Namun, persoalan kali ini dinilainya jauh berbeda. Jika sebelumnya hambatan hanya dipengaruhi kondisi alam, kini persoalan teknis operasional akibat ketiadaan BBM mengancam keberlangsungan usahanya.
Ahmad menyebutkan, jika kapal barang benar-benar berhenti beroperasi dalam waktu lama, ia terancam tidak bisa lagi menjalankan usahanya.
“Stop juga berjualan,” ujarnya singkat saat ditanya dampak jangka panjang jika penghentian operasional kapal terus berlanjut.
Saat ini, ia hanya bisa menunggu kepastian. Selain berharap debit air sungai tetap stabil, Ahmad menggantungkan harapan besar pada solusi konkret pemerintah terkait ketersediaan BBM bagi armada angkutan sungai.
Kondisi serupa juga dirasakan pedagang BBM di Long Bagun, Mahakam Ulu.
Sadil menjelaskan bahwa pengambilan BBM yang selama ini mengandalkan jalur sungai kini menjadi tidak menentu, lantaran sangat bergantung pada kondisi air, terlebih dengan adanya penghentian sementara operasional kapal angkutan.
“Biasanya kalau kondisi memungkinkan, pasokan BBM masuk seminggu sekali pakai kapal. Tapi kalau air surut, distribusi jadi terhambat,” kata Sadil, Sabtu (24/1).
Ia menyebut kondisi tersebut turut memengaruhi harga jual BBM di tingkat pengecer.
Dalam kondisi normal, harga BBM berada di kisaran Rp12.000 per liter.
Namun saat air surut, harga bisa naik hingga Rp13.500 per liter karena BBM harus diambil menggunakan mobil dengan tambahan biaya angkut.
“Kalau normal Rp12.000, sekarang bisa Rp13.500 karena minyaknya diambil pakai mobil,” jelasnya.
Saat ini, pembelian BBM dibatasi minimal 20 liter per orang. BBM yang baru tiba tersebut diangkut menggunakan mobil dari wilayah Saroja, yang biasanya menjadi titik persinggahan kapal barang saat air sungai surut.
Untuk sistem pembelian, BBM dari Saroja dihitung per drum dengan harga Rp130.000 per drum.
Sadil menegaskan bahwa harga BBM di Mahulu sangat bergantung pada kondisi air sungai karena proses pengambilan kerap menggunakan kapal.
“Kalau air surut, jelas berpengaruh ke harga,” ujarnya.
Situasi ini semakin terasa di tengah ramainya pembicaraan masyarakat terkait terganggunya distribusi barang ke wilayah Mahakam Ulu, yang kian menambah beban pedagang dan warga setempat.
Baca juga: Pertamina Klaim Stok BBM Aman, Penyaluran ke Angkutan Sungai Mahakam Harus Rekomendasi BPH Migas
Dampak penghentian operasional kapal angkutan sungai rute Samarinda–Mahakam Ulu akibat krisis BBM subsidi kini meluas ke sektor kemanusiaan.
Tak hanya mengancam pasokan pangan di pedalaman, mandeknya aktivitas di Dermaga Sungai Kunjang turut mencekik nasib puluhan buruh bongkar muat yang kehilangan mata pencaharian.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sungai Kunjang, Muhammad Hatta, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap nasib para anggotanya.
Sejak kapal mogok beroperasi pada Sabtu (24/1), praktis tidak ada aktivitas ekonomi di pelabuhan tersebut.
Hatta menyebutkan, sekitar 83 kepala keluarga menggantungkan hidup sepenuhnya dari upah harian bongkar muat barang ke kapal-kapal angkutan sungai.
“Dampaknya mereka tidak bisa makan. Kami bekerja dengan sistem upah harian. Kalau kapal tersetop sampai besok atau lusa, anggota saya mau makan apa? Tabungan mereka sangat terbatas, paling bertahan satu sampai dua hari. Ini kondisi yang sangat tidak manusiawi,” ujarnya kepada Tribun Kaltim, Senin (26/1), saat ditemui di Dermaga Sungai Kunjang.
Hingga kini, tercatat 15 dari 28 kapal telah menambat dan berhenti beroperasi.
Dermaga yang biasanya dipadati aktivitas bongkar muat sembako kini tampak lengang. Truk-truk pengangkut beras dan kebutuhan
pokok menuju hulu Mahakam hanya terparkir menunggu kepastian.
Ia mendesak pemerintah segera mencairkan subsidi BBM bagi kapal angkutan agar aktivitas dermaga kembali normal.
“Harapan kami satu, teman-teman kapal diberikan BBM subsidi supaya bisa muat lagi dan kami bisa bekerja kembali,” katanya.
Kelumpuhan transportasi sungai rute Samarinda–Mahakam Ulu kini memasuki fase kritis.
Sebanyak 15 dari 28 kapal angkutan resmi dilaporkan menambat atau mogok di Dermaga Sungai Kunjang sejak Sabtu (24/1) akibat terhentinya pasokan BBM subsidi.
Ketua Organisasi Angkutan Mahulu (Orgamu), Husaini Anwar, menegaskan bahwa para pengusaha kapal dan nakhoda tidak memiliki pilihan lain selain menghentikan operasional.
Kendala administratif dalam sistem rekomendasi baru dari Badan Pengatur Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjadi penghalang utama penyaluran BBM subsidi.
Husaini menekankan bahwa krisis ini bukan hanya menimbulkan kerugian bagi pengusaha kapal, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi ribuan warga di pelosok Kalimantan Timur.
“Tiket penumpang sekitar Rp450.000 per orang, tergantung tujuan, dan tarif barang sekitar Rp500.000 per ton. Kalau kapal tidak jalan, masyarakat harus mengeluarkan biaya jauh lebih besar lewat jalur lain. Ini masalah ekonomi rakyat,” ujarnya.
Dampak yang paling dikhawatirkan adalah kelangkaan barang di wilayah pedalaman, seperti Long Apari hingga daerah perbatasan dengan Malaysia.
Husaini menjelaskan, setiap kali distribusi terhambat, harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen akan langsung melonjak.
“Kalau air sungai surut saja sudah menjadi ujian, apalagi jika kapal benar-benar berhenti karena tidak ada BBM. Kalau barang langka di sana, otomatis harga melambung tinggi,” tegasnya.
Hingga Senin (26/1), penumpukan barang dan penumpang masih terus terjadi.
Baca juga: Dua Pekan BBM Langka di Mahakam Ulu, Harga Eceran Tembus Rp29 Ribu/Liter
Kapal-kapal yang tiba dari hulu atau milir ke Samarinda langsung berhenti beroperasi karena tidak mendapatkan alokasi BBM subsidi untuk kembali berlayar.
“Setiap hari ada dua kapal yang datang, dan mereka langsung tambat. Saat ini sudah sekitar 15 kapal parkir. Kami tidak bisa memaksakan jalan dengan BBM industri karena biaya operasional bisa mencapai Rp20 juta sampai Rp30 juta per perjalanan,” tambah Husaini.
Orgamu mendesak pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk melakukan diskresi.
Pengalihan kewenangan rekomendasi ke BPH Migas yang mensyaratkan dokumen standar kapal laut dinilai tidak relevan dengan spesifikasi kapal sungai yang beroperasi di Mahakam.
Warga dan pedagang di Kabupaten Mahakam Ulu kini hanya bisa menanti kepastian.
Jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada solusi konkret, pasokan sembako ke wilayah hulu Mahakam dipastikan akan lumpuh total.
Kelumpuhan arus transportasi sungai rute Samarinda menuju Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) mulai menemui titik terang.
Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengonfirmasi bahwa langkah darurat tengah ditempuh untuk mengatasi krisis BBM subsidi yang menyebabkan puluhan kapal mogok beroperasi sejak Sabtu (24/1).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu respons Badan Pengatur Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pusat terkait permohonan diskresi yang telah diajukan.
Menurut Manalu, langkah tersebut diambil berdasarkan hasil koordinasi dengan BPH Migas.
Surat resmi dari Kepala Daerah, yakni Gubernur Kalimantan Timur, yang menjelaskan kondisi krusial di Dermaga Sungai Kunjang telah dikirimkan ke pemerintah pusat.
“Kita tinggal menunggu kebijakan BPH Migas untuk merespons surat Pak Gubernur. Jika disetujui, kemungkinan akan diberikan masa transisi sekitar tiga bulan, di mana rekomendasi BBM subsidi tetap bisa diberikan oleh OPD teknis, yaitu Dishub, sembari para pengusaha kapal mengurus persyaratan administrasi yang baru,” ujar Manalu saat dikonfirmasi Tribun Kaltim melalui WhatsApp, Senin (26/1).
Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah peralihan organisasi.
Kapal-kapal angkutan sungai tersebut ke depan direncanakan akan diarahkan masuk ke dalam Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap).
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan akan digelar pada Kamis mendatang.
“Rencananya rapat digelar Kamis, karena Gapasdap ada kegiatan dari Senin sampai Rabu,” jelasnya.
Manalu menambahkan, mogok kapal selama dua hari terakhir tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan kemanusiaan, tetapi juga memukul Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.
Terhentinya operasional kapal menyebabkan retribusi pas masuk penumpang, kendaraan, hingga jasa tambat kapal di dermaga yang dikelola Pemerintah Kota Samarinda ikut terhenti.
Meski demikian, Manalu belum merinci besaran potensi PAD yang hilang.
“Pasti ada dampak ke PAD, karena retribusi berdasarkan Perda tidak ada yang masuk selama kapal tidak beroperasi. Namun prioritas utama saat ini adalah memastikan pelayanan angkutan ke Mahakam Ulu dan Kubar bisa kembali normal,” pungkasnya. (nhn/gre)
