SURYA.co.id – Isu pergeseran susunan kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali menghangat dan memicu rasa penasaran publik.
Sejumlah figur mulai disebut-sebut berpeluang masuk ke lingkaran eksekutif, termasuk dari Senayan.
Salah satu nama yang ikut terseret dalam pusaran spekulasi adalah Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono.
Isu ini mencuat usai pernyataan Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, yang dilontarkan di ruang rapat dan dinilai sebagai “kode” politik.
Pernyataan bernada selingan tersebut langsung memantik tafsir luas, terutama terkait kemungkinan Budisatrio meninggalkan kursi legislatif untuk bergeser ke pemerintahan.
Menanggapi rumor yang berkembang, Budisatrio Djiwandono akhirnya memberikan klarifikasi langsung.
Ia menegaskan bahwa hingga kini masih menjalankan amanah sebagai pimpinan Komisi I DPR RI.
Budisatrio mengaku heran namanya tiba-tiba dikaitkan dengan posisi di jajaran eksekutif Kabinet Prabowo Subianto.
Menurutnya, tidak ada pembicaraan atau sinyal resmi terkait hal tersebut.
"Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut (Utut Adianto, Ketua Komisi I DPR).
Tugas kita tetap sekarang di Komisi I," kata Budi ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026), dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Ia menambahkan, fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan berbagai agenda strategis Komisi I, khususnya yang berkaitan dengan pertahanan, luar negeri, dan keamanan nasional.
Baca juga: Singgung Isu Prabowo Rombak Kabinet, Ini Kata Pengamat Soal Thomas Djiwandono Deputi Gubernur BI
Spekulasi bermula sehari sebelumnya, saat Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, membuka rapat kerja bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Dalam sambutan awal, Utut menyapa para pimpinan lembaga pertahanan dan keamanan.
Namun suasana mendadak berubah ketika ia melontarkan pernyataan yang mengarah pada masa depan politik Budisatrio.
"Mohon izin di depan ada pak Menhan, panglima dan Kepala BIN yang hadir itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif: You cannot beat the band with uniform," ujar Utut di hadapan para mitra kerja.
Ucapan tersebut sontak mencuri perhatian karena Budisatrio dikenal sebagai salah satu figur muda yang aktif dan vokal dalam berbagai isu strategis di Komisi I.
Usai pernyataan tersebut, Utut kembali menyapa jajaran petinggi TNI serta para mitra kerja yang hadir dalam rapat.
"Yang sangat kami hormati Pimpinan Komisi I, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Sjafrie, Panglima TNI, para Kepala Staf, dan teman-teman mitra kita," sambung Utut.
Ia kemudian memastikan bahwa rapat telah memenuhi syarat formal, dengan kehadiran delapan fraksi DPR dan 29 anggota.
"Berdasarkan catatan, sudah delapan fraksi, full fraksi hadir semua, dan 29 anggota. Dengan ini rapat sudah memenuhi kuorum," tegasnya.
Mengingat topik rapat menyangkut isu strategis pertahanan dan keamanan negara, Utut meminta persetujuan agar pembahasan dilakukan secara tertutup.
"Ibu, Bapak, saya mohon persetujuan karena sifat rapatnya sangat penting dan strategis yang juga bertalian erat dengan kebijakan negara yang memang tidak untuk konsumsi semua orang, saya memohon persetujuan sebelum saya gedok, ini tertutup. Apakah bisa disetujui?"
Permintaan tersebut langsung disepakati seluruh peserta rapat, menambah kesan bahwa dinamika politik di balik layar tengah bergerak intens, termasuk isu reshuffle kabinet yang terus menjadi sorotan.
Dikutip SURYA.co.id dari Wikipedia, Gerardus Budisatrio Djiwandono lahir di Jakarta, 25 September 1981, atau yang akrab dipanggil Budi Djiwandono.
Ia adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sejak 2024.
Ia juga merupakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang membawahi bidang Pertahanan, Luar Negeri, Intelijen, serta Komunikasi dan Informatika.
Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Fraksi Gerindra (2019–2024) dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI (2019–2024).
Pria yang juga merupakan keponakan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sejak 2018.
Budi adalah Anggota DPR-RI Pergantian antarwaktu (PAW) menggantikan Luther Kombong yang meninggal dunia pada Juni 2017, Adapun suara terbanyak kedua diperoleh oleh Budi dengan perolehan suara sebanyak 31.846. Dengan demikian Budi berhak menggantikan posisi Luther melalui proses Pergantian antarwaktu (PAW).[2] Ia dilantik menjadi Anggota DPR-RI pada 24 Agustus 2017.[3][4]
Pada periode 2019–2024, Budi terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Timur dengan perolehan suara 71.207.[5] Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI.
Pada Pemilu Legislatif 2024, Budisatrio Djiwandono kembali terpilih sebagai Anggota DPR-RI periode 2024–2029 mewakili Daerah Pemilihan Kalimantan Timur dengan perolehan suara sebesar 131.569 suara. Setelah pelantikan pada 1 Oktober 2024, ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR-RI, dengan Bambang Haryadi sebagai Sekretaris Fraksi dan Novita Wijayanti sebagai Bendahara Fraksi. Pada periode ini, Budi juga diberi kepercayaan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, yang membidangi isu pertahanan, hubungan luar negeri, intelijen, teknologi, dan komunikasi.
Budisatrio Djiwandono memiliki rekam jejak panjang dalam dunia legislatif sejak pertama kali dilantik sebagai Anggota DPR-RI melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) pada tahun 2017. Awalnya, ia bergabung di Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan. Perannya sebagai legislator semakin kuat ketika ia kembali terpilih untuk periode 2019–2024, dengan perolehan suara yang meningkat signifikan. Dalam periode ini, ia mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, di mana ia aktif mengawal berbagai kebijakan strategis, termasuk ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, kelautan, perikanan, serta kelestarian lingkungan hidup.
Selain tugasnya di komisi, Budisatrio juga berperan dalam berbagai alat kelengkapan DPR yang berpengaruh terhadap kebijakan nasional. Ia menjadi Anggota Badan Musyawarah DPR RI (2019–2024), serta terlibat dalam berbagai panitia khusus yang membahas regulasi penting. Salah satunya adalah Panitia Khusus Ibu Kota Negara (2021–2022), di mana ia berkontribusi dalam penyusunan regulasi pemindahan ibu kota ke Nusantara. Di sektor kelautan dan perbatasan, ia juga terlibat dalam Panitia Kerja RUU Landas Kontinen (2021–2023) yang mengatur kedaulatan maritim Indonesia. Perhatiannya terhadap isu lingkungan semakin terlihat ketika ia didapuk sebagai Ketua Panitia Kerja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (2022–2024), sebuah langkah strategis dalam menjaga ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.
Tidak hanya berperan di tingkat nasional, Budisatrio juga aktif dalam diplomasi parlemen. Pada tahun 2018, ia bergabung dalam Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, memperkuat hubungan internasional Indonesia melalui diplomasi legislatif. Selain itu, ia turut berkontribusi dalam penyusunan regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjabat sebagai Ketua Kelompok Fraksi dalam Panitia Khusus Penyusunan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional.
Kepercayaan terhadap Budisatrio terus meningkat seiring dengan perannya yang semakin luas di DPR RI. Pada periode 2024–2029, ia terpilih kembali dan mendapatkan amanah yang lebih besar sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, sebuah posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan partai di parlemen. Tidak hanya itu, ia juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi. Dengan pengalaman luasnya di berbagai sektor, Budisatrio terus memainkan peran strategis dalam menyusun, mengawasi, dan mengawal kebijakan nasional untuk kepentingan rakyat dan pembangunan Indonesia.
