Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Puji Widodo
TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Program Wifi Rakyat gratis dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang sempat menimbulkan polemik setelah sejumlah desa mengaku perangkat wifi ditarik penyedia layanan karena tidak sanggup menanggung biaya operasional.
Namun, Pemkab Jombang memastikan layanan tetap berjalan dan pembiayaan ditanggung melalui APBD.
Kondisi tersebut dirasakan Pemerintah Desa Bandarkedungmulyo, Kecamatan Bandarkedungmulyo.
Kepala Desa Bandarkedungmulyo, Zainal Arifin, menyebut perangkat Wifi Rakyat di wilayahnya telah ditarik oleh pihak penyedia layanan karena desa tidak memiliki anggaran lanjutan.
Menurutnya, selama program masih disubsidi pemerintah kabupaten, desa tidak mengeluarkan biaya apa pun.
Baca juga: Debt Collector Pinjol Jadi Sasaran Pembacokan di Jombang, Sempat Dikira Kucing Berkelahi
Namun setelah program gratis berakhir, desa ditawari skema langganan mandiri dengan biaya ratusan ribu rupiah per bulan, yang tidak sanggup dipenuhi.
"Anggarannya tidak ada. Dana Desa tahun ini juga berkurang, jadi kami tidak bisa melanjutkan," ucap Zainal dalam keterangan yang diterima.
Meski demikian, kebutuhan internet warga tetap terlayani. Sebab, sebelum adanya Wifi Rakyat, desa telah memiliki jaringan internet sendiri yang hingga kini masih difungsikan, bekerja sama dengan penyedia lokal dari warga setempat.
Baca juga: Efisiensi Anggaran, Asuransi Petani Gagal Panen di Jombang Terpangkas
Situasi serupa juga dialami Pemerintah Desa Asemgede, Kecamatan Ngusikan. Kepala Desa Asemgede, Lastinah, mengatakan perangkat Wifi Rakyat di desanya masih terpasang, namun tidak lagi dimanfaatkan karena biaya berlangganan yang dinilai terlalu tinggi.
"Sementara ini kami beralih menggunakan wifi swasta. Biayanya menyesuaikan kemampuan desa," kata Lastinah.
Ia menyebutkan, biaya layanan internet swasta yang digunakan desa bervariasi, mulai ratusan ribu rupiah per bulan, tergantung kapasitas jaringan. Hingga kini, pihak desa masih menunggu kejelasan terkait kelanjutan perangkat Wifi Rakyat yang terpasang.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan bahwa tidak ada penghentian program Wifi Rakyat. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, memastikan seluruh jaringan kembali diaktifkan dan pembiayaannya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Layanannya dipastikan tetap berjalan. Mulai kemarin sudah diaktifkan kembali dan dibiayai APBD," kata Agus dalam keterangan yang diterima Tribunjatim.com pada Rabu (28/1/2026).
Agus menjelaskan, polemik yang muncul di lapangan dipicu kesalahpahaman teknis terkait mekanisme anggaran. Sebelumnya, sempat muncul wacana pengalihan pembiayaan melalui Program Desa Mantra, yang menimbulkan kebingungan di tingkat desa.
"Itu hanya miss komunikasi. Waktu itu masih menunggu kelengkapan administrasi seperti DPA, sehingga sempat terjadi keterlambatan," ungkap Agus.
Ia menegaskan, anggaran Desa Mantra tidak digunakan untuk membiayai Wifi Rakyat. Seluruh pembiayaan tetap bersumber dari APBD Kabupaten Jombang.
Dengan kepastian tersebut, Pemkab memastikan tidak ada penarikan perangkat maupun penghentian layanan. Seluruh router yang sebelumnya dikhawatirkan tidak aktif dipastikan kembali beroperasi.
"Kami sudah berkoordinasi dengan penyedia, dan diupayakan semuanya kembali menyala," pungkasnya.
Program ini secara resmi diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Kamis (15/5/2025) pagi.
Program Wifi Rakyat gratis, menjangkau 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang ini secara tiba-tiba mandek usai kontrak kerja sama dengan penyedia telah berakhir per 31 Desember 2025 lalu.
Beberapa desa juga mengaku keberatan untuk melanjutkan program, karena tidak sanggup menanggung biaya langganan internet yang memang sebelumnya ditanggung oleh Pemkab. Sebagai langkah, pihak provider mencabut perangkat wifi di desa.
