TRIBUN-SULBAR.COM – Isu reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Subianto makin santer terdengar.
Informasi yang beredar menyebutkan Presiden Prabowo segera mengganti tujuh menteri di kabinetnya.
Tujuh menteri tersebut disebut-sebut akan diganti karena dinilai belum bekerja secara maksimal.
Baca juga: PROFIL Budisatrio Djiwandono, Ponakan Prabowo Disebut Akan Gantikan Sugiono sebagai Menlu
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri
Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait isu reshuffle tersebut.
Meski begitu, beredar informasi bahwa pada Rabu (28/1/2026) Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan.
Selain isu pergantian menteri, sejumlah nama juga santer dikabarkan akan masuk ke dalam kabinet.
Beberapa di antaranya:
Budisatrio Djiwandono (disebut sebagai calon Menteri Luar Negeri)
Angga Raka Prabowo (calon Menteri Komunikasi dan Digital)
Juda Agung (calon Wakil Menteri Keuangan)
Nama Budisatrio Djiwandono mencuat setelah Utut Adianto melontarkan pernyataan bernada
canda yang menyiratkan kemungkinan Budisatrio berpindah dari legislatif ke eksekutif.
Pernyataan tersebut memicu spekulasi publik terkait peluang Budisatrio menjadi menteri atau pejabat setingkat menteri.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan dirinya masih fokus menjalankan tugas sebagai pimpinan Komisi I DPR RI.
Hal itu disampaikan Budisatrio menanggapi kabar yang menyebut dirinya bakal masuk ke jajaran eksekutif Kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Legislator Partai Gerindra tersebut mengaku tidak mengetahui alasan munculnya isu tersebut.
"Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut (Utut Adianto—Ketua Komisi I DPR). Tugas kita tetap sekarang di Komisi I," kata Budisatrio saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ia menegaskan masih fokus menjalankan tugas sebagai pimpinan Komisi I DPR RI.
Isu pergantian juga menyeret posisi Menteri Komunikasi dan Digital.
Nama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Angga Raka Prabowo, disebut-sebut bakal menggantikan Meutya Hafid.
Sementara itu, Meutya Hafid belum memberikan komentar ketika ditanya mengenai isu reshuffle tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya buka suara terkait sosok yang akan menggantikan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Thomas diketahui telah terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) oleh Komisi XI DPR RI, Senin (27/1/2026).
Menurut Purbaya, Juda Agung merupakan salah satu kandidat terkuat untuk posisi Wamenkeu.
Ia juga tidak menampik adanya isu tukar guling jabatan antara Thomas Djiwandono dan Juda Agung.
"Kelihatannya. Saya sudah ketemu dengan beliau (Juda) dan kelihatannya dia calon, salah satu calon yang kuat," kata Purbaya saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Juda Agung dikenal sebagai ekonom senior dan bankir sentral. Saat ini ia menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2022–2027.
Reshuffle Murni Evaluasi Kinerja
Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai reshuffle kabinet jika dilakukan tidak bermuatan politis.
Menurutnya, perombakan kabinet murni didasarkan pada evaluasi kinerja.
Adi menyebut, nama-nama yang beredar kemungkinan tidak seluruhnya dicopot, melainkan sebagian digeser ke posisi lain.
"Pertama karena faktor evaluasi kinerja. Kedua, bisa juga terjadi rotasi jabatan menteri," jelas Adi.
Ia menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Jika benar terjadi, reshuffle kali ini akan menjadi reshuffle kelima sejak Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024.
Sepanjang 2025, tercatat Presiden Prabowo telah melakukan empat kali perombakan kabinet, termasuk pergantian menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga.
