TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dinas Perhubungan (Dishub) kota Palembang mencatat puluhan titik rawan kemacetan yang ada di Palembang.

Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Pengendalian Operasional Dishub Palembang, AK Julyanzah mengatakan jika titik rawan macet itu mayoritas ada sekolah dan terjadi saat jam masuk dan jam pulang sekolah.

Beberapa titik rawan itu diantaranya Jalan Jenderal Sudirman (MIN/MTS, SMAN 3) , Jalan Kolonel H Burlian (sekolah Muhammadiyah), Jalan Residence Abdul Rozak (Kumbang) dan beberapa titik lainnya.

"Kemacetan ini situasional saja, yang pertama jam masuk dan pulang sekolah dan jam masuk dan pulang kerja, yang hampir sama masuknya sehingga terjadi kemacetan," katanya, Rabu (28/1/2026).

Diungkapkannya, kemacetan diperparah dengan lokasi sekolah yang berdekatan dengan tempat publik lainnya seperti pusat perbelanjaan.

"Seperti sekolah Muhammadiyah di Kol H Burlian  yang berdekatan dengan Pasar KM 5,  dan RS Bhayangkara, serta jalannya landai (turunan). Kemudian di kawasan Kumbang kapasitas jalannya tidak memadai dengan intensitas kendaraan yang lewat, ditempat tertentu juga situasional macet," jelasnya.

Baca juga: Parkir Liar di Sekitar RSMH Palembang Ditindak Dishub, Mobil Dikempesi, Motor Diangkut, Biang Macet

Baca juga: Antisipasi Puncak Arus Balik Nataru, Polisi Standby di Titik Macet Jalintim Palembang-Betung

Sedangkan di jalan MP Mangkunegara juga diakui sering terjadi kemacetan parah pada jam-jam tertentu, ditambah kendaraan tonase besar melintas.

"Disitu ada jalur angkutan, dan itu jalan provinsi yang sebenarnya tidak layak lagi, dan memang rute ditambah kendaraan mereka yang ngantar anak sekolah dan berangkat kerja," jelasnya.

Ditambahkan Julyanzah, selain itu juga pola pengendara yang tidak memikirkan safe reading, menjadikan kecelakaan kadang- kadang tak dihindari.

"Jadi untuk jumlah titik rawan macet, kalau kami datanya sekitar 30 lebih titik, mayoritas di sekolah, pasar, mall tempat berbelanja (tapi situasional)," capnya.

Untuk mengatasi kemacetan itu, jangka Dishub sinergi dengan rekan kepolisian dengan menambah petugas dilapangan, untuk mengatur lalulintas dan melakukan rekayasa lalulintas jika terjadi kemacetan.

Dimana dilihat juga bagus atau tidak dilakukan rekayasa, seperti yang diterapkan di kawasan Golf Palembang nyatanya tidak bisa karena volume kendaraan tidak mencukupi dengan besar jalan, sehingga menimbulkan kemacetan baru jika dialihkan.

"Untuk jangan panjang masih dicarikan solusi, karena kalau mau one way, sepertinya tidak bisa dilaksanakan hanya memindahkan tempat macet saja, cuma sudah diterapkan dan solusi rekayasa lalulintas, tapi ada yang bisa atau tidak, dan gagal itu. Karena kemacetan terjadi bertepatan dengan pergi dan pulang kerja anak sekolah, setelah itu sepi jalan," paparnya.

Diungkapkan Julyanzah, penerapan ganjil genap pun sepertinya belum bisa diterapkan di Palembang, mengingat kendaraan yang melintas banyak juga yang sifatnya komersil.

"Ganjil genap memang ada rencana di sepanjang kawasan Charitas mau diterapkan namun hal itu susah, karena ada mobil online dan siapa yang akan menyotir itu, dan ada perkantoran juga, kan maka masyarakat akan ribut. Apalagi mobil online sulit untuk dibatasi karena itu mata pencarian," tuturnya.

Dilanjutkan Julyanzah, solusi yang terbaik yaitu menggunakan angkutan umum dan hal ini perlu kesadaran dari masyarakat, sehingga bisa menekan angka kemacetan yang ada.

"Jadi, kembali ke angkutan umum bisa mengurai kendaraan termasuk dengan naik LRT, karena ada feeder bisa, karena perpanjangan dari LRT yang selama ini ingin naik LRT bisa langsung trayek terhubung," jelasnya.

Selain itu, dengan kemacetan yang terjadi pasti berdampak pada kesehatan dan waktu yang terbuang.

"Pastinya antre menghambat perjalanan sehingga memakan waktu, kalau masalah kesehatan paling polusi dan tak menutup kemungkinan kecelakaan," tandasnya.

Untuk usulan flextime (jam kerja fleksibel) dan flexplace (atau pengaturan jam kerja), hal itu kembali ke dinas terkait, mengingat setiap kebijakan harus ada kajian.

"Solusinya kembali ke angkutan umum, karena ini upaya untuk mengurangi kemacetan," tegasnya.

Sekedar informasi, Walikota Palembang Ratu Dewa selalu aktif menggalakkan penggunaan transportasi publik, khususnya LRT dan Teman Bus hingga Feeder, untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi emisi.

Ratu Dewa mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Palembang, menggunakan angkutan umum, contohnya pada awal bulan, sebagai teladan bagi masyarakat. Hal ini sebagai contoh langsung dengan naik transportasi umum saat berangkat kerja.

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com