TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Cipayung Plus Polewali Mandar menyoroti serius persoalan limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalir dan tergenang di sepanjang selokan depan Gedung DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan sikap abai dan pembiaran oleh DPRD Polman terhadap persoalan lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
Dapur MBG yang berlokasi di Kelurahan Takatidung II diketahui berdampingan langsung dengan Kantor DPRD Polman.
Baca juga: Limbah Dapur MBG Penuhi Saluran Drainase Depan Gedung DPRD Polman, Busuk Menyengat
Namun ironisnya, limbah dapur dari aktivitas program tersebut justru dibiarkan mengalir, tergenang, dan membusuk di sepanjang selokan gedung wakil rakyat.
Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Polman, yakni HMI, PMII, GMNI, dan KAMMI, menegaskan tidak memilih untuk diam.
Mereka menilai Program MBG merupakan program yang memiliki regulasi jelas dan wajib mematuhi standar lingkungan hidup.
“Program MBG tidak boleh dijalankan secara serampangan. Ada aturan yang mengikat, terutama terkait pengelolaan limbah. Jika limbah dapur dibiarkan mencemari lingkungan, maka itu merupakan bentuk pelanggaran,” tegas Jenlap Cipayung Plus Polman Iqbal dalam pernyataannya.
Cipayung Plus Polman juga menilai DPRD Polman gagal menjalankan fungsi pengawasannya.
Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengawasi seluruh aktivitas kedaerahan serta menertibkan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan kenyamanan masyarakat.
Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, setiap kegiatan, termasuk Program MBG, wajib memenuhi standar pengelolaan lingkungan dan limbah.
1. Menertibkan dan memberhentikab aktivitas dapur MBG yang tidak memenuhi standar lingkungan.
2. Memastikan pembersihan seluruh limbah yang mencemari selokan di sekitar Gedung DPRD Polman.
3. Menjalankan fungsi pengawasan secara serius demi menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Jika DPRD Polman terus melakukan pembiaran, maka patut dipertanyakan komitmen mereka dalam setiap pertemuan RDP terhadap kepentingan publik dan perlindungan lingkungan.”tegas Iqbal.(*)
