BANGKAPOS.COM--Isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono meninggalkan jabatannya usai terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Namun, Istana Kepresidenan menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki agenda perombakan kabinet dalam waktu dekat.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, perubahan yang terjadi saat ini murni berkaitan dengan peralihan jabatan Thomas Djiwandono, bukan bagian dari evaluasi kinerja kabinet.
“Tidak ada reshuffle. Kalau yang dimaksud reshuffle karena adanya peralihan jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, itu memang benar. Tapi bukan reshuffle kabinet,” ujar Prasetyo.
Thomas Djiwandono resmi meninggalkan kursi Wakil Menteri Keuangan setelah lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI untuk mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Penunjukan tersebut, kata Prasetyo, merupakan bentuk penugasan baru, bukan pencopotan jabatan.
“Artinya, ada jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan karena penugasan ke tempat lain. Bukan karena evaluasi atau perombakan kabinet,” imbuhnya.
Terkait kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan, Prasetyo menegaskan hingga kini belum ada keputusan mengenai sosok pengganti Thomas.
Proses pengangkatan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI sendiri disebut masih berjalan.
“Belum ada kandidat. Prosesnya kan belum sepenuhnya selesai, jadi tunggu dulu,” kata Prasetyo.
Meski demikian, perubahan di jajaran Kementerian Keuangan tersebut memicu spekulasi luas di ruang publik.
Sejumlah kalangan menilai kekosongan di posisi strategis seperti Wamenkeu berpotensi menjadi pintu masuk bagi perombakan kabinet yang lebih luas.
Seiring dengan pergeseran posisi Thomas, isu reshuffle kabinet kembali menguat.
Setidaknya tujuh pejabat disebut-sebut masuk dalam radar perombakan, mulai dari menteri koordinator hingga kepala lembaga strategis.
Nama-nama yang santer dikabarkan antara lain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Di tengah isu tersebut, Presiden Prabowo Subianto disebut akan melantik sejumlah pejabat pada Rabu siang pukul 13.00 WIB.
Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai agenda pelantikan maupun jabatan yang akan diisi.
Selain Thomas, nama keponakan Presiden Prabowo lainnya, Budisatrio Djiwandono, turut ramai diperbincangkan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu disebut-sebut masuk bursa calon Menteri Luar Negeri, menggantikan Sugiono jika reshuffle benar-benar terjadi.
Sinyal tersebut pertama kali disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Utut Ardianto, dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala BIN di DPR RI, Senin (26/1/2026).
Utut menyampaikan pernyataan bernada isyarat bahwa salah satu anggota Komisi I berpotensi berpindah ke jalur eksekutif dalam waktu dekat.
Menanggapi hal tersebut, Budisatrio memilih bersikap normatif. Ia menegaskan masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Utut terkait sinyal yang beredar.
“Saya nggak tahu. Tanyakan ke Pak Utut. Tugas saya sekarang masih di Komisi I,” ujar Budisatrio, Selasa (27/1/2026).
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI berpotensi memicu dinamika politik yang lebih luas.
Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu, kekosongan jabatan di posisi strategis jarang berhenti sebagai urusan teknis semata.
“Dalam politik, kursi kosong sering menjadi bola liar. Ia bisa memicu evaluasi di pos-pos lain,” kata Arifki, Rabu (28/1/2026).
Ia menilai, posisi Wakil Menteri Keuangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan koordinasi kebijakan ekonomi.
Karena itu, kekosongan jabatan tersebut mudah ditafsirkan sebagai sinyal bahwa presiden sedang membaca ulang efektivitas kabinetnya.
“Kekosongan ini bisa menjadi efek domino. Bukan berarti reshuffle pasti melebar, tapi membuka ruang bagi presiden untuk sekalian melakukan penyelarasan di kementerian lain,” jelasnya.
Menurut Arifki, keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Jika presiden memilih langkah minimal, pengisian jabatan bisa berhenti di level wakil menteri.
Namun, jika dinilai perlu penguatan di sektor lain, reshuffle menteri menjadi opsi yang rasional.
“Ini momentum yang sering disebut sebagai sekalian berbenah. Presiden bisa saja memanfaatkan satu kursi kosong untuk menata ulang lebih dari satu pos,” pungkasnya.
(WartaKotalive.com/Tribunnews.com/Bangkapos.com)
