TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kabar perombakan Kabinet Merah Putih kembali mencuat seiring isu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.
Sepanjang 2025, Presiden ke-8 Republik Indonesia tersebut tercatat telah melakukan empat kali perombakan kabinet.
Perombakan terakhir dilakukan pada 8 Oktober 2025, dengan penataan ulang terhadap sembilan posisi jabatan strategis.
Kini, isu reshuffle kembali mengemuka, disertai dengan munculnya sejumlah nama menteri yang dikabarkan masuk dalam daftar evaluasi.
Menanggapi dinamika tersebut, pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Mulawarman, Jumansyah, menilai reshuffle merupakan bagian dari strategi pemerintahan dan merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, Ahmad Ali Yakin Kontribusi Kader PSI Masih Dibutuhkan Prabowo
"Bisa jadi ada agenda-agenda percepatan dalam rangka penyelenggaraan visi-misi strategis presiden," ujarnya kepada Tribunkaltim.co melalui sambungan telepon, Kamis (29/1/2026).
Kabinet Dinilai Gemuk
Jumansyah melihat persoalan yang lebih mendasar bukan sekadar pergantian figur, melainkan struktur kabinet yang dinilai terlalu 'bengkak'.
Ia menilai Kabinet Merah Putih saat ini diisi banyak kementerian, lembaga, serta satuan tugas yang berpotensi membebani anggaran negara.
Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap skema prioritas pemerintahan.
"Ini kan di era Prabowo ini agak bengkak juga sebenarnya kabinet itu. Akhirnya kan makin banyak struktur kan makin banyak anggaran," ungkapnya.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Jilid 5 Menguat, Ini 7 Menteri yang Dikabarkan Diganti
Kondisi tersebut, lanjut dia, dinilai berseberangan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digaungkan Presiden Prabowo.
Jika pemerintah ingin memfokuskan penggunaan anggaran pada program prioritas, maka perampingan kabinet menjadi opsi yang layak dipertimbangkan.
"Jadi sebenarnya bagi saya kalau mau dikonsenkan misalnya bagaimana memfokuskan anggaran ya sebenarnya mestinya dirampingkan kabinet," tegasnya.
Nama-Nama yang Dikabarkan akan Direshuffle
Beberapa nama mencuat yang dikabarkan akan direshuffle oleh Presiden Prabowo, yang meliputi:
Baca juga: Rekam Jejak Natalius Pigai, Menteri HAM yang Diisukan Masuk Daftar Reshuffle Kabinet Prabowo
Dari daftar tersebut, Jumansyah menyoroti posisi Menteri Luar Negeri. Ia menilai peran diplomasi terlihat kurang menonjol dibanding era pemerintahan sebelumnya.
Hal ini kata dia, lantaran banyak agenda luar negeri justru hadiri langsung oleh Presiden.
"Kita lihat bahwa hubungan relasi-relasi daripada pemerintah Indonesia dengan luar negeri itu kan banyak kemudian dihandle langsung oleh Prabowo kelihatannya ya," kata dia.
Ia menambahkan, karakter kebijakan luar negeri pemerintahan saat ini lebih bersifat strategis jangka panjang, mulai dari konflik global, kerja sama ekonomi, hingga isu pajak internasional.
Menurutnya, jika dilihat dengan strategi-strategi yang ada, Prabowo tidak mau tertinggal satu detik pun.
Baca juga: Diisukan Kena Reshuffle Kabinet, Ini Kata Meutya Hafid dan Sugiono
"Saya kira Prabowo juga menikmati alur itu dan dia mencoba untuk kemudian menjadi bagian yang secara historis tetap mempertahankan posisi kita sebagai negara yang non-blok," ujarnya.
Selain Menlu, ia juga menyoroti kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia. Menurutnya, isu HAM sejatinya sangat strategis, namun lebih banyak dipengaruhi dinamika global.
Sementara di dalam negeri, ia melihat persoalan perlindungan masyarakat justru semakin kompleks dan membutuhkan perhatian lebih serius.
"Ya, saya kira hak asasi manusia ini kurang cermat dalam melihat posisi strategis isu yang dibangun," katanya.
Kecenderungan Sentralisasi Kekuasaan
Lebih jauh, Jumansyah menilai kecenderungan pemerintahan saat ini terlihat sangat terpusat pada Presiden.
Baca juga: Diisukan Kena Reshuffle Kabinet, Ini Kata Meutya Hafid dan Sugiono
Ia menyebut para menteri memang merupakan pembantu presiden, namun publik tetap menanti terobosan nyata dari masing-masing kementerian untuk mendukung agenda besar pemerintah.
"Kita butuh juga gebrakan-gebrakan kementerian itu untuk memberi kontribusi ke Prabowo. Tapi kelihatannya di era beberapa tahun ini terakhir ini kelihatannya memang semua ini tersentral di Prabowo-nya," pungkasnya. (*)
