TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN- Wakil Ketua II DPRD Kaltara Muhammad Nasir, bersama rombongan Komisi I DPRD Kaltara melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan hari ini, Kamis (29/1/2026).
Kunker ini dilakukan untuk meninjau lpelayanan administrasi kependudukan secara langsung sekaligus mendengar berbagai persoalan yang dihadapi Disdukcapil Tarakan di lapangan.
Muhammad Nasir mengatakan, Kunker ke Disdukcapil Tarakan menjadi bagian dari upaya DPRD Kaltara untuk mendapatkan penjelasan secara langsung terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat, khususnya menyangkut kekurangan blangko KTP dan pelayanan administrasi kependudukan lainnya.
“Yang kedua, kita juga paling tidak meminta penjelasan-penjelasan terkait isu-isu di luar, seperti kekurangan blangko KTP dan sebagainya. Ternyata setelah kita dengar langsung, memang ada keterlambatan, paling satu sampai dua hari, karena ada mekanisme yang harus dilakukan oleh Disdukcapil Kaltarai,” ujar Nasir.
Baca juga: Disdukcapil Bulungan Hadirkan Aplikasi SILADUPIL, Pengurusan KTP dan KK Cukup dari Handphone
Menurutnya, keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan stok blangko, melainkan karena proses pengiriman dari provinsi ke Kota Tarakan yang memerlukan waktu. Ia menegaskan bahwa stok blangko sebenarnya tersedia, hanya menunggu proses distribusi.
“Bukan stok yang tidak ada, itu sudah ada. Cuma tinggal dikirim masuk ke Kota Tarakan. Mungkin hanya soal waktu pengiriman saja,” jelasnya.
Muhammad Nasir menilai, secara umum kinerja Disdukcapil Kota Tarakan sudah berjalan sangat baik meskipun dengan keterbatasan anggaran. Bahkan, ia memberikan apresiasi atas kemampuan Disdukcapil Tarakan yang tetap maksimal melayani masyarakat dengan anggaran yang relatif kecil.
“Saya menyatakan bahwa hasil yang kita dapat hari ini, Disdukcapil Tarakan ini luar biasa. Dengan anggaran yang sekecil ini, tetapi bisa bekerja maksimal untuk meng-cover luasnya dan banyaknya penduduk di Kota Tarakan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa pelayanan Disdukcapil Tarakan tidak hanya melayani warga Kota Tarakan, tetapi juga masyarakat dari wilayah lain di Kalimantan Utara yang mengurus administrasi kependudukan.
DPRD Kaltara, lanjut Nasir, khususnya Komisi I DPRD Kaltara, akan berupaya membantu meminimalkan berbagai kekurangan yang ada melalui koordinasi dengan Disdukcapil Provinsi dan menyampaikan hasil kunjungan tersebut kepada pihak terkait.
“Namanya instansi, pasti ada kekurangan-kekurangan dan keluhan yang sifatnya usulan. Usulan ini bisa terealisasi atau tidak, tapi setidaknya kita bantu koordinasi agar kekurangan-kekurangan itu bisa diminimalisir,” tuturnya.
Baca juga: Disdukcapil Kaltara Percepat Aktivasi Kependudukan Digital, Satu Data dan Satu Identitas
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Hery Purwono, menjelaskan bahwa kunjungan Komisi I DPRD Kaltara tersebut memang difokuskan pada evaluasi pelayanan administrasi kependudukan serta menggali berbagai kendala yang dihadapi Disdukcapil Tarakan.
“Kunjungan DPRD Komisi I Provinsi Kaltara ini terkait dengan pelayanan. Mereka ingin mengetahui bagaimana pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tarakan, sekaligus menggali atau ‘belanja masalah’, kira-kira kendala apa saja yang kami hadapi,” jelas Hery.
Ia menyebutkan, salah satu kendala utama yang dibahas adalah persoalan kekosongan blangko KTP yang sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, blangko KTP berada di bawah kewenangan Disdukcapil, namun distribusinya dapat dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi.
“Memang dalam beberapa hari ini ada kekosongan blangko, tapi itu sudah kami laporkan ke Disdukcapil Provinsi. Nanti mereka akan membantu, stok blangko yang ada di provinsi akan dikirim ke kita,” katanya.
Hery menegaskan saat ini stok blangko KTP di Tarakan kosong dan pihaknya belum dapat mengambil langsung ke Direktorat Jenderal Dukcapil di pusat karena keterbatasan anggaran dan adanya kebijakan efisiensi.
“Kita belum mengambil lagi ke Dirjen Dukcapil, karena anggaran belum jalan dan tahun ini juga banyak efisiensi. Jadi sementara kita berharapnya dari Disdukcapil Provinsi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan blangko KTP di Tarakan cukup tinggi, dengan jumlah permohonan setiap hari berkisar antara 80 hingga 150 permohonan. Dalam setahun, kebutuhan pencetakan KTP di Tarakan mencapai sekitar 25 ribu hingga 26 ribu keping.
“Di tahun 2025 lalu, total pencetakan KTP sekitar 26 ribu. Saat ini yang masih menunggu untuk dicetak kurang lebih sekitar 200 keping,” jelasnya.
Terkait anggaran, Hery mengakui bahwa keterbatasan anggaran merupakan persoalan klasik yang dihadapi hampir semua perangkat daerah, termasuk Disdukcapil. Bahkan, anggaran Disdukcapil Tarakan juga terdampak efisiensi yang cukup signifikan.
“Kalau anggaran itu klasik ya. Bukan hanya Dukcapil yang merasakan. Walaupun anggaran Dukcapil memang kecil, dengan adanya efisiensi, anggarannya jadi lebih kecil lagi. Tapi kami tetap jalan dengan anggaran yang ada,” ungkapnya.
Ia menyebutkan bahwa anggaran perjalanan dinas Disdukcapil Tarakan terpangkas hingga sekitar 50 persen. Padahal, untuk mengambil blangko KTP ke pusat, mekanismenya mengharuskan pengambilan langsung ke Jakarta dan tidak bisa dikirim.
“Itu memang mekanismenya harus diambil langsung. Tidak bisa dikirim. Sementara anggaran perjalanan dinas juga terpangkas, sekitar 50 persen. Jadi memang serba salah,” katanya.
Meski demikian, Disdukcapil Tarakan tetap berupaya menyiasati keterbatasan tersebut, salah satunya dengan mengambil blangko bersamaan dengan agenda nasional seperti rapat koordinasi nasional (rakornas) di Jakarta.
“Kalau ada Rakornas yang dekat-dekat dengan Jakarta, kita singgah sekalian untuk ambil blangko. Dulu juga begitu, separuh kita ambil sendiri, separuh dibantu provinsi,” pungkasnya.
Ke depan, Hery berharap adanya dukungan dari DPRD Kaltara, khususnya Komisi I, dalam membantu Disdukcapil Tarakan, tidak selalu dalam bentuk anggaran langsung, tetapi juga melalui fasilitasi hibah barang seperti kartu identitas anak (KIA) melalui Disdukcapil Kaltara.
(*)
Penulis: Andi Pausiah
