TRIBUNJAKARTA.COM - Sejak Kamis (26/1/2026) pagi, sejumlah ruas jalan dan permukiman di Jakarta kembali tergenang banjir.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 28 rukun tetangga (RT) dan 11 ruas jalan di Jakarta masih terendam banjir hingga Kamis (29/1/2026) siang.
Adanya banjir membuat arus lalu lintas macet parah karena sejumlah ruas jalan tergenang.
Jalan yang cukup parah tergenang yakni Jalan Daan Mogot di Jakarta Barat dan Jalan DI Panjaitan di Jakarta Timur.
Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, Azas Tigor Nainggolan, menilai penanganan banjir di Jakarta belum menyentuh akar persoalan.
Menurutnya, meski tanpa banjir sekalipun, Jakarta sudah mengalami kemacetan parah, apalagi ketika puluhan ruas jalan terendam air.
Azas Tigor pun mengutip data BPBD yang menyebut ada puluhan ruas jalan terendam banjir.
Kondisi tersebut, kata dia, seharusnya sudah cukup menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Ini kan sudah berjalan hampir sebulan. Harusnya sudah mulai dilakukan pemetaan. Kenapa terjadi genangan di 50 ruas jalan itu? Apakah karena saluran air mampet, kapasitasnya kurang, atau sistemnya sudah tidak sesuai?” ujar Azas Tigor kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Ia menegaskan, modifikasi cuaca bukan solusi utama banjir, melainkan hanya bersifat sementara.
Azas Tigor menyebut metode tersebut seperti “doping” yang tidak menyelesaikan persoalan mendasar.
“Modifikasi cuaca itu doping. Bukan menyelesaikan masalah banjir. Jangan dipakai terus-menerus,” tegasnya.
Azas mengingatkan agar Pemprov DKI tidak terus-menerus mengandalkan modifikasi cuaca, yang disebutnya telah menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.
“Saya sih enggak persoalkan uangnya, tapi efeknya ke alam. Kalau dimodifikasi terus, di titik tertentu justru bisa jadi masalah baru,” katanya.
Menurut Azas Tigor, inti persoalan banjir Jakarta adalah air yang tidak lancar mengalir ke laut dan tidak optimal meresap ke dalam tanah.
Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena banjir rob yang membuat air laut sulit keluar kembali.
“Berarti ada sistem drainase yang harus diperbaiki. Sistem keluar-masuk airnya harus dibuat lebih baik, dengan teknologi yang memungkinkan air keluar tapi tidak masuk,” jelasnya.
Ia juga menyoroti usia drainase Jakarta yang sudah tua dan dinilai tidak lagi mampu menampung curah hujan tinggi akibat perubahan iklim.
“Sekarang hujannya hujan basah, intensitasnya tinggi. Drainase standar sudah enggak kuat, harus disesuaikan,” kata Azas Tigor.
Selain itu, pembangunan masif di Jakarta dinilai turut memperparah kondisi banjir.
Banyak ruang terbuka hijau yang berubah menjadi kawasan perumahan, termasuk di wilayah pesisir.
“Pantai sudah jadi rumah mewah, seperti di kawasan PIK. Itu ‘menghantam’ pantai. Ruang gerak air laut makin kecil, akhirnya rob makin parah,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan di kawasan pesisir dan bantaran sungai harus ikut bertanggung jawab, bukan justru membebani Pemda DKI Jakarta.
Lebih lanjut, Azas Tigor menilai Jakarta sudah waktunya melakukan pembangunan terowongan (tunnel) seperti di luar negeri.
"Tunnel itu penting, tapi sistemnya harus diperbaiki lagi. Di Ancol sudah terendam, Muara Karang juga harus ditinggikan lagi. Ini soal adaptasi,” jelasnya.
Azas menegaskan, Jakarta harus mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang sudah berubah drastis.
“Kuncinya sederhana, buat air hujan lancar ke laut dan lancar masuk ke tanah. Drainasenya sudah enggak kuat, ya diperbaiki,” ujar dia.
