TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Pemerintah Kota Gorontalo mulai serius mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program strategis pendidikan dari pemerintah pusat.
Salah satu syarat krusial yang kini dikejar adalah ketersediaan lahan minimal seluas 5 hektare.
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mengakui persoalan lahan menjadi tantangan utama, mengingat keterbatasan aset tanah milik Pemkot Gorontalo yang memenuhi luasan tersebut.
“Sekarang yang memungkinkan ada di Dulomo Utara, luasnya kurang lebih 5 hektare, tapi itu tanah milik provinsi. Kalau bisa diberikan, kita langsung bangun Sekolah Rakyat, karena kita memang tidak punya tanah seluas itu,” ujar Adhan saat diwawancarai, Kamis (29/1/2026).
Baca juga: Kecewa Dipermalukan Benfica, Kylian Mbappe Sebut Real Madrid Tak Bermental Juara
Menurut Adhan, kebutuhan lahan bukan hanya menjadi hambatan pembangunan Sekolah Rakyat, tetapi juga berdampak pada program strategis lainnya, termasuk Koperasi Merah Putih yang saat ini juga terkendala lokasi.
Pemkot Gorontalo kini tengah melakukan penjajakan dan negosiasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Sejumlah titik mulai masuk dalam radar pembahasan, mayoritas merupakan aset milik pemerintah provinsi.
“Saat ini sudah ada empat lokasi yang siap, tapi masih dalam proses bargaining,” ungkap Adhan.
Beberapa lokasi yang dipertimbangkan antara lain lahan di kawasan Kelurahan Limba U II, Kota Selatan Gorontalo.
Ada dua titik di lokasi ini yang dinilai memiliki potensi memenuhi kebutuhan luasan dan aksesibilitas.
“Ada tanah provinsi di belakang Glael, kemudian yang di SMK 2,” jelasnya.
Namun, proses negosiasi tersebut tidak berjalan satu arah. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengajukan skema tukar aset sebagai bagian dari pembahasan.
Baca juga: 18 Juta Keluarga Segera Terima Bansos 2026, Begini Cara Cek Nama Anda Lewat HP
“Provinsi juga meminta tanah kita di Kelurahan Bugis, yang ada sekolah itu,” kata Adhan.
Pemkot Gorontalo menegaskan, apabila kesepakatan tercapai, lahan tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal dan difokuskan sepenuhnya untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan kelompok rentan di wilayah perkotaan.
Program ini dirancang tidak sekadar sebagai sekolah formal, tetapi juga sebagai ruang pembinaan karakter, penguatan keterampilan, serta peningkatan kapasitas sosial peserta didik.
Selain pendidikan dasar dan menengah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, melalui berbagai kegiatan pendukung seperti pelatihan keterampilan hingga penguatan ekonomi keluarga.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat memberikan dukungan berupa kebijakan, pendampingan teknis, serta sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah daerah diminta berperan aktif, terutama dalam penyediaan lahan dan kesiapan infrastruktur.
Pemkot Gorontalo menyatakan komitmen penuh untuk mendukung program tersebut, selama persoalan lahan dapat diselesaikan sesuai aturan.
“Ini investasi jangka panjang. Untuk kepentingan masyarakat dan masa depan pendidikan,” tegas Adhan.
Pemkot Gorontalo berharap kehadiran Sekolah Rakyat nantinya mampu menjadi solusi pemerataan pendidikan, sekaligus memperkuat peran daerah dalam mendukung agenda strategis nasional di bidang sumber daya manusia.
(*/*Jefri)
