Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menggelar rapat koordinasi membahas sejumlah isu strategis daerah yang membutuhkan penanganan cepat, terpadu, dan lintas sektor.

Rapat tersebut berlangsung di Markas Kodam XXIII/Palaka Wira, Jl Jend Sudirman, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Kamis (29/1/2026). 

Adapun rakor itu turut dihadiri Panglima Kodam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi, Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Kadir, serta jajaran Forkopimda Sulawesi Tengah.

Baca juga: Simpan Sabu di Kusen Pintu, Residivis Narkoba di Sindue Tobata Donggala Diringkus Polisi

Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya soliditas dan kesamaan langkah Forkopimda dalam merespons dinamika daerah yang terus berkembang.

Menurutnya, berbagai tantangan di bidang keamanan, sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum hanya dapat ditangani secara efektif melalui koordinasi yang kuat dan berkelanjutan.

“Kami Forkopimda lengkap dan semua hadir tanpa diwakili, baru saja selesai melakukan rapat rutin bulanan,” ujar Anwar Hafid.

Dalam rapat koordinasi itu, Forkopimda bersama Gubernur Anwar Hafid menyoroti sejumlah agenda penting, mulai dari pemetaan potensi bencana sebagai langkah antisipasi, penertiban pertambangan tanpa izin yang berdampak pada kerusakan lingkungan, hingga penguatan upaya pemberantasan peredaran narkoba.

“Pemerintah daerah bersama Forkopimda berkomitmen memperkuat pengawasan, termasuk terhadap pertambangan ilegal dan peredaran narkoba, agar Sulawesi Tengah tetap tertib, aman, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Anwar Hafid juga menyampaikan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) penertiban tambang ilegal, khususnya di wilayah terpencil.

Baca juga: 26 Pejabat Eselon II Resmi Menjabat di Lingkungan Pemkab Donggala

Menurutnya, aparat keamanan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas, mencegah konflik horizontal, melindungi investasi strategis, serta memastikan masyarakat tidak dirugikan.

Koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat agar setiap kebijakan berjalan dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan.

“Kita akan membentuk tim satgas penertiban dengan dua poin utama, yakni mengusulkan kepada pemerintah pusat agar CPM dapat menghibahkan sebagian lahannya kepada masyarakat sekitar, serta membangun kemitraan antara perusahaan dan masyarakat,” tuturnya.

Selain persoalan tambang ilegal, rapat koordinasi juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberantas peredaran narkoba.

Anwar Hafid menyebut narkoba merupakan ancaman serius yang harus diperangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

“Penanganan narkoba ini adalah perang yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat,” tegasnya.

Menjelang bulan suci dan Hari Raya Idulfitri, stabilitas ekonomi serta ketersediaan kebutuhan pokok turut menjadi perhatian Forkopimda.

Baca juga: Beasiswa Berani Cerdas Cair Hari Ini, Pengisian KRS Untad Diperpanjang hingga 31 Januari

Pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Sulawesi Tengah juga akan diperketat sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keamanan daerah.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Gubernur Anwar Hafid berharap Forkopimda mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur demi menjaga stabilitas daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita juga mengantisipasi Lebaran, mulai dari harga bahan pokok, perubahan cuaca ekstrem, hingga potensi bencana,” pungkasnya.(*)