TRIBUNPALU.COM - Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sulawesi Tengah menyatakan sikap mendukung posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. 

Mereka menilai wacana menempatkan Polri di bawah kementerian bukanlah solusi atas persoalan reformasi kepolisian.

Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Tengah Renaldi Kuamas, menegaskan bahwa gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian justru tidak menjawab tantangan institusional Polri saat ini.

Baca juga: Kode Redeem FF Free Fire Jumat 30 Januari 2026, Gratis Skin AK47 Blue Flame Draco

“Wacana Polri di bawah kementerian bukan solusi. Yang dibutuhkan adalah penguatan profesionalisme, bukan perubahan struktur yang berpotensi menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Tengah Adityawarman, menilai sikap tegas Kapolri yang menolak Polri berada di bawah kementerian merupakan bentuk keberanian dan komitmen moral dalam menjaga independensi Polri.

“Sikap berani Kapolri menolak Polri di bawah kementerian adalah bagian dari komitmen memperteguh pelayanan Polri kepada masyarakat secara profesional dan netral,” katanya.

Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Tengah Moh Fhadel, juga menegaskan bahwa perubahan struktur tidak otomatis menjamin perbaikan kinerja Polri.

“Menempatkan Polri di bawah kementerian bukan solusi dan tidak menjamin akan sesuai dengan harapan publik. Reformasi harus menyentuh aspek budaya dan pengawasan, bukan sekadar posisi kelembagaan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sulawesi Tengah Andi Ahmad, mengingatkan pentingnya memahami sejarah pembentukan dan peran Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Baca juga: Gelar Rakor ILASPP, Menteri Nusron Ingin Perbanyak Peta 1:5.000 untuk Percepat Penyusunan RDTR

“Kita harus paham seperti apa sejarah Polri. Penempatan Polri langsung di bawah Presiden memiliki dasar historis dan konstitusional yang kuat,” tegasnya.

Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Sulawesi Tengah Aziz, menilai wacana Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi kepolisian.

“Meletakkan Polri di bawah kementerian sama halnya dengan melemahkan Polri dan membuka ruang intervensi politik yang lebih besar,” ujarnya.

Adapun Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sulawesi Tengah Oktavianus, menilai Polri di bawah langsung Presiden memberikan kejelasan komando dan mencegah fragmentasi kebijakan keamanan nasional.

“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden mencegah fragmentasi kebijakan dan memberikan kejelasan rantai komando, sehingga lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.

Baca juga: Kinerja 26 Pejabat Eselon II Akan Dievaluasi, Bupati Donggala Beri Waktu 6 Bulan Setelah Dilantik

Cipayung Plus Sulawesi Tengah berharap pemerintah dan DPR tidak terburu-buru menggulirkan wacana perubahan struktur Polri, serta lebih fokus pada penguatan pengawasan, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berkeadilan.(*)