TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam tubuh Kementerian Agama.
Dua hal ini disebutnya sebagai kunci mewujudkan birokrasi yang efisien sekaligus berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Nasaruddin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) 2026 di Jakarta. Rakernas kali ini mengusung tema “Peningkatan Kompetensi SDM untuk Menopang Kemaslahatan Umat Masa Depan”.
Menurut Nasaruddin, tantangan kelembagaan ke depan menuntut perubahan cara berpikir dalam pengelolaan organisasi pemerintah. Modernisasi birokrasi, kata dia, tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kompetensi aparatur serta pemanfaatan teknologi secara maksimal.
“Dalam manajemen modern, semakin maju sebuah institusi, justru biaya operasionalnya semakin kecil. Karena itu, kita perlu meng-upgrade SDM dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi,” ujar Nasaruddin di hadapan para pejabat Eselon I dan peserta Rakernas, dikutip Jumat (30/1/2026).
Dia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran agar belanja organisasi tidak habis untuk biaya rutin semata. Menurutnya, kementerian yang produktif justru ditandai oleh dampak besar dengan pengeluaran yang relatif kecil.
"Kementerian yang produktif itu bukan yang besar biaya operasionalnya, tetapi yang kecil pengeluarannya dan besar dampaknya,” tegasnya.
Tak hanya soal tata kelola, Nasaruddin juga mengingatkan BMBPSDM agar peka membaca dinamika sosial-keagamaan di tengah masyarakat.
Isu ekonomi umat, ketahanan keluarga, hingga perubahan sosial disebutnya sebagai tantangan yang harus dijawab dengan pendekatan inovatif.
“Kalau kita proaktif dan berpikir out of the box, pundi-pundi keumatan itu sangat besar dan bisa dikelola untuk kemaslahatan umat,” ujarnya.
Nasaruddin bahkan meminta BMBPSDM tidak sekadar melaporkan keberhasilan seremonial, tetapi berani menyampaikan persoalan riil di masyarakat sebagai bahan perbaikan kebijakan.
"Saya ingin badan ini rajin menyetor persoalan kepada menteri, bukan hanya menyetor kebaikan. Karena dari persoalan itulah kebijakan bisa diperbaiki,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala BMBPSDM Kementerian Agama RI Muhammad Ali Ramdhani menegaskan seluruh program kerja BMBPSDM harus berpijak pada penguatan nilai-nilai keagamaan.
Dia menyebut, arah kebijakan Kemenag bertumpu pada tiga kata kunci: rukun, maslahat, dan cerdas.
“Ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan tidak boleh sekadar selera kita, tetapi harus memberikan makna yang kuat terhadap penguatan nilai-nilai keagamaan dari seluruh perspektif kehidupan bangsa,” kata Dhani.
Dhani menambahkan, berbagai program prioritas Kemenag—mulai dari penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, ekoteologi, pelayanan keagamaan berdampak, pendidikan unggul dan ramah, penguatan ekonomi umat berbasis filantropi, hingga digitalisasi layanan—harus mampu menjawab tantangan nyata di masyarakat.
“Tiga kata kunci ini harus mewarnai seluruh program kerja sebagai wujud Kementerian Agama yang berdampak,” ungkapnya.
Dhani juga memaparkan, BMBPSDM saat ini memiliki lima unit eselon II dan satu sekretariat yang menjalankan fungsi kajian strategis, pemetaan persoalan keagamaan, serta pengembangan kompetensi ASN dan masyarakat.
Berbagai survei dan indeks, seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama, disusun untuk menyediakan data objektif bagi perumusan kebijakan.
“Hasil pemetaan ini diharapkan menjadi rujukan para pemangku kebijakan untuk melakukan intervensi yang relevan sesuai kondisi objektif di masyarakat,” ujarnya.
Dalam pengembangan SDM, BMBPSDM melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) juga menggelar pelatihan luring dan digital.
Program Massive Open Online Course (MOOC) bahkan disebut telah menjangkau sekitar 1,5 juta peserta, melampaui target nasional.
Rakernas BMBPSDM 2026 pun menjadi forum strategis untuk menyatukan visi dan memperkuat sinergi antar-unit kerja agar kebijakan yang dihasilkan semakin berdampak.
Forum ini diikuti pejabat Eselon II, Kepala Balai dan Loka Diklat Keagamaan, serta pegawai Sekretariat BMBPSDM, dengan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi.
