TRIBUN-SULBAR.COM - Kepala Kantor Kelurahan Simboro Mamuju, Asri, menyebut dengan adanya Pos Bantuan Hukum, masyarakatnya sangat terbantu dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

Hal itu disampaikannya kepada Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional BPHN, Rahendro Jati, bersama Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, saat berkunjung ke kantornya bersama sejumlah pejabat dan rombongan, Jumat (30/1).

Menurut Lurah Asri, banyak permasalahan yang terjadi di wilayahnya telah diselesaikan oleh para paralegal sehingga tidak harus berakhir di pengadilan.

Baca juga: Massa Sebut Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Sugihwaras Polman Sering Kedapatan Mengintip Wanita

Baca juga: Warga Sugihwaras Demo Polres Polman Minta Polisi Segera Tangkap Terduga Pelaku Pencabulan Anak

“Program ini sangat membantu, sehingga diharapkan Posbankum yang ada di Kelurahan Simboro ini dapat terus berlanjut agar permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik,” sambungnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, meminta agar Lurah dan paralegal terus berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkum Sulbar. 

“Sehingga, hal-hal yang terkait dengan kendala di Posbankum dapat teratasi dengan baik,” tutur Saefur.

Kakanwil mengakui jajarannya akan terus memberikan pendampingan kepada Lurah dan para paralegal. 

“Sehingga apa yang menjadi tujuan program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rahendro Jati juga menyebutkan perlunya laporan informasi tentang aktivitas di Posbankum. 

“Dibutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak untuk menangani masalah yang dihadapi masyarakat dapat dimediasi dengan baik,” pungkas Rahendro.

Kepada para paralegal, Rahendro meminta agar rutin menyampaikan laporan secara berkala. Hal tersebut dilakukan agar para pemangku kebijakan dapat melakukan evaluasi terkait dengan keberadaan Posbankum di setiap kelurahan dan desa. (*)