TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP - Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman memastikan pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama di tengah kondisi keuangan daerah yang mepet.

Apalagi, 70 persen aduan masyarakat Cilacap yang masuk adalah soal kondisi infrastruktur.

Termasuk, pembangunan dan perbaikan jalan desa.

Penegasan ini disampaikan Bupati Syamsul saat memimpin apel di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Cilacap, Jumat (30/1/2026).

Baca juga: KRONOLOGI Bocah 4 Tahun di Cilacap Ditemukan Tewas di Dalam Karung: Pamit Beli Es Lanjut Main

Ia menyebut, tahun 2026 sebagai fase penting penguatan infrastruktur seiring beralihnya kewenangan pembangunan jalan desa ke DPUPR, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

"Meski ada tekanan fiskal, anggaran jalan sebesar Rp130 miliar tetap kami jaga agar bisa dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk pembangunan jalan desa," tegas Syamsul.

Untuk mempercepat respon di lapangan, ia mendorong DPUPR membentuk tim khusus, seperti Tim Sapu Jagad, yang bergerak cepat menindaklanjuti laporan kerusakan jalan.

Saat ini, tingkat kemantapan jalan di Cilacap telah mencapai 82 persen.

Pemkab Cilacap pun terus mengupayakan tambahan anggaran perbaikan jalan ke pusat, melalui Inpres Jalan Daerah dan penataan Kawasan Titik Nol Cilacap.

Baca juga: 186 Warga Cilacap Terjangkit Cikungunya, Warga Diminta Jaga Kebersihan

Syamsul juga meminta 290 pegawai DPUPR tetap solid dan bekerja maksimal demi pelayanan publik yang lebih baik di tahun 2026.

Sementara itu, Kepala DPUPR Cilacap Wahyu Ari Pramono mengungkapkan, pada tahun anggaran 2026 ini pihaknya mengelola dana sebesar Rp252,2 miliar yang didistribusikan ke enam bidang dan sekretariat.

"Di Bidang Bina Marga, terdapat sekitar 85 kegiatan dan sebanyak 25 kegiatan sudah mulai berjalan," ujar Wahyu.

Guna meningkatkan keterbukaan informasi, DPUPR juga menghadirkan inovasi SimKiat yang terintegrasi dengan Command Center agar progres pembangunan dapat dipantau secara real time. (*)