TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran selalu siap menempuh jalan diplomasi dan tetap terbuka untuk negosiasi, asalkan Amerika Serikat (AS) meninggalkan ancaman dan paksaan terhadap negaranya.
Ia juga memperingatkan, setiap serangan baru AS terhadap Iran akan disambut dengan respons yang mengejutkan dan dahsyat.
“Kami sama sekali tidak bersedia menerima dikte atau pemaksaan,” kata Araghchi dalam konferensi pers saat kunjungan ke Istanbul bersama Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Jumat (30/1/2026).
“Namun demikian, Iran siap berpartisipasi dalam proses diplomatik apa pun yang bermakna, logis, dan adil," lanjutnya.
Dia kemudian mengingat serangan AS terhadap Iran pada Juni tahun lalu, yang dilancarkan saat pembicaraan tidak langsung sedang berlangsung, sebagai pelanggaran kepercayaan besar.
Menteri luar negeri itu mengatakan AS harus terlebih dahulu menghilangkan suasana ancaman dan menunjukkan ketulusan.
"Jika AS benar-benar menginginkan diplomasi yang serius, AS harus menghilangkan ketidakpercayaan, mereformasi pendekatannya, dan menjamin tidak akan ada serangan atau ancaman baru," katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Iran selalu terbuka untuk opsi diplomasi, jika AS ingin melanjutkan perundingan tentang perjanjian nuklir.
"Iran tetap siap untuk negosiasi yang adil dan seimbang yang dibangun di atas kepercayaan timbal balik yang tulus," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Araghchi menggambarkan pembicaraannya dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai sangat baik, menyoroti peran konstruktif Ankara dan ikatan kuat antara kedua negara.
Baca juga: Belum Lama Minta Trump untuk Tak Serang Iran, Kini Arab Saudi Bak Beri Lampu Hijau
Ia mencatat, Turki secara terbuka mendesak Washington untuk menyelesaikan masalah melalui dialog, dan Iran memandang upaya Ankara secara positif.
Ketika ditanya tentang potensi pertemuan trilateral yang melibatkan Donald Trump, Erdogan, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, menteri tersebut mengatakan masih ada jalan panjang sebelum pembicaraan bersama yang serius dapat dimulai.
Ia menekankan prasyarat, format, dan isi harus disepakati terlebih dahulu.
Mengenai kemungkinan agresi AS yang diperbarui, Araghchi memperingatkan bahwa Iran lebih siap setelah perang 12 hari, dengan rudal balistik yang telah ditempatkan dan pertahanan yang diperkuat.
"Jika serangan terjadi, Iran pasti akan memberikan respons yang mengejutkan dan sangat kuat," katanya, sambil menyatakan harapan bahwa rasionalitas akan menang dan diplomasi berhasil.
Araghchi menolak kontak langsung dengan Washington sejak Juni, dan mencatat pesan-pesan pasca-September melalui utusan AS gagal mencegah langkah-langkah pengembalian sanksi oleh Eropa, yang semakin memperdalam ketidakpercayaan.
Ia menyimpulkan proses diplomatik baru yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan kejujuran sangat penting untuk meredakan ketegangan, lapor IRNA.
Pernyataan Menteri Luar Negeri Iran menyusul ancaman baru dari Washington, di mana Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu mendesak Iran untuk menandatangani kesepakatan nuklir yang disebutnya "adil" atau menghadapi potensi serangan militer AS lainnya.
Pada hari Kamis, Trump mengatakan dia telah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Iran dan berencana untuk melakukan diskusi lebih lanjut.
“Saya sudah dan berencana untuk melakukannya,” katanya ketika ditanya tentang status pembicaraannya dengan Teheran, Kamis (29/1/2026).
“Kita memiliki banyak kapal yang sangat besar dan sangat kuat yang berlayar ke Iran saat ini, dan akan lebih baik jika kita tidak perlu menggunakannya," lanjutnya.
“Saya mengatakan dua hal kepada mereka,” kata Trump, seraya menambahkan, “Pertama, jangan ada senjata nuklir. Dan kedua, hentikan pembunuhan terhadap para demonstran.”
AS mengancam Iran dengan meningkatkan kekuatan militernya di Timur Tengah, selain memaksa Iran kembali ke meja perundingan untuk perjanjian nuklir.
Tahun lalu, AS mendukung sekutunya, Israel, dengan menyerang fasilitas nuklir Iran.
Dimulai pada akhir tahun lalu, Iran menghadapi protes anti-pemerintah yang dipicu oleh demonstrasi atas keterpurukan ekonomi Iran.
Trump mengancam pemerintah Iran dengan opsi militer untuk melakukan intervensi, jika pemerintah Iran tidak menghentikan kekerasan terhadap para demonstran.
Kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tahun 2015 adalah pakta di mana Iran setuju membatasi program nuklirnya agar tidak menghasilkan senjata nuklir, sebagai imbalan pencabutan sanksi internasional.
AS keluar dari kesepakatan ini pada 2018, yang membuat hubungan kedua negara memanas dan negosiasi berulang kali tersendat.
Washington mendesak Iran untuk menghentikan pengayaan uranium, tetapi Teheran melihatnya sebagai pelanggaran hak kedaulatan dan menolak tuntutan ini.
Iran bersikeras tetap bisa memperkaya uranium di bawah pengawasan internasional, sementara AS ingin pembatasan kuat yang memastikan program nuklir Iran tidak bisa mengarah ke pembuatan senjata nuklir.
Ketegangan militer, seperti AS memperkuat kehadiran militernya di wilayah Teluk dan ancaman militer terhadap fasilitas nuklir Iran, serta serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran tahun lalu, turut memperkeruh suasana diplomasi.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
