Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, SUKMAJAYA - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, mengecam keras sekolah yang masih menerapkan sanksi menahan ijazah siswa dengan alasan apa pun, termasuk tunggakan biaya pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan Hasbullah saat menghadiri pertemuan bersama warga Sukmajaya, Kota Depok dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Depok, usai menerima keluhan langsung dari masyarakat.
"Tidak ada satu pun pembenaran di regulasi bangsa ini, pihak sekolah swasta madrasah, ataupun negeri boleh menahan ijazah, nggak ada," kata Hasbullah, Minggu (1/2/2026).
Baca juga: Atap SMKN 1 Gunung Putri Ambruk, DPRD Jawa Barat Minta Audit Bangunan SMKN dan SMAN
"Jadi intinya gini, sekolah menahan ijazah itu tidak boleh. Tidak ada dasar hukumnya dia boleh menahan ijazah," tambahnya.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, apabila terdapat tunggakan SPP atau biaya pendidikan lainnya, pihak sekolah seharusnya memanggil orang tua siswa untuk bermusyawarah, bukan menjadikan ijazah sebagai alat tekanan.
"Kenapa? Karena ijazah ini alat anak kita untuk mencari nafkah. Bayangkan kalau tiga tahun sudah tamat SMA, ijazahnya nggak diberikan, kemungkinan tiga tahun bocah ini nganggur, jadi beban orang tuanya. Anak yang nganggur itu lebih sensitif," ungkapnya.
Efek Domino
Hasbullah menilai, anak yang memiliki pekerjaan cenderung memiliki pola pikir lebih positif dibandingkan mereka yang menganggur akibat ijazah tertahan.
"Coba kalau kita punya anak yang kerja, walaupun cuma security di bank atau di pabrik, diajak begadang, nggak mau, maaf, saya besok piket, kan gitu. Dia walaupun nggak punya rekening, dia nyelengin celengan ayam di kamar dia, pingin punya motor sendiri. Orang kalau bekerja, otaknya, pikirannya positif," jelasnya.
Sebaliknya, ia menilai pengangguran justru berpotensi memicu persoalan sosial.
"Coba bayangin kalau dia nganggur, tiga tahun nganggur, diajak apa-apa ya mau. Nyolong ayam tetangga juga mau dia malam-malam. Jadi bahayanya yang nganggur itu buat lingkungan nggak bagus," ucapnya.
Turun Tangan Bantu Warga
Hasbullah menegaskan siap turun tangan langsung membantu warga yang mengalami persoalan penahanan ijazah ini.
Apalagi, sekolah tingkat SMA dan sederajat telah menerima Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Nggak apa-apa ibu datang ke sekolah, nanti telepon saya. Saya agak enak ngomongnya. Kenapa enak? Karena sekolah itu selalu dapat bantuan BPMU dari kita (Jabar), jadi kan ngomongnya enak. Lah, kan udah dapet BOS dari APBN, kan udah dapet BPMU dari kita, masa iya sih tunggakkan Rp2 juta aja nggak mau ngasih, kan gitu loh," tuturnya.
Ia bahkan menyebut, bila praktik tersebut terbukti, bantuan pemerintah bisa dihentikan.
"Ya, kalau benar-benar ya kita setop betul bantuannya, gitu," katanya.
Selain itu, Hasbullah mengingatkan bahwa sekolah negeri di Jawa Barat dilarang memungut biaya apa pun dari orang tua siswa.
"Maka siapa yang sekolah di negeri hari ini gratis. Tidak ada uang seragam yang dibeli di sekolah, tidak ada dia mungut untuk study tour, dilarang sekarang ini," tuturnya.
Atasi Pengangguran
Terkait tingginya angka pengangguran lulusan SMA, Hasbullah mengaku telah mendorong Wali Kota Depok, Supian Suri, agar membuat kebijakan yang mewajibkan dunia usaha menyerap tenaga kerja lokal.
"Saya sampaikan ke Pak Wali, Pak Wali, ini di Depok ini banyak anak-anak kita tamat SMA, tiga tahun, dua tahun, bahkan setahun yang lalu tamat, masih pada nganggur dan semakin tinggi pengangguran, semakin bahaya buat kita," bebernya.
"Nah, saya saran ke Pak Wali, keluarkan aja peraturan daerah, peraturan wali kota, namanya Perwal. Isinya apa? diwajibkan kepada pabrik, industri, apartemen, mall, hotel, wajib 50 persen mempekerjakan warga Depok," tandasnya. (m38)
